Pertumbuhan Ekonomi Jabar Meningkat, Kesejahteraan Masyarakat?

INILAH, Bandung- Pertumbuhan perekonomian Provinsi Jawa Barat per 2018 mencapai 5,64 persen atau meningkat dibandingkan tahun 2017 sebesar 5,35 persen. Jabar menjadi salah satu daerah di Indonesia yang mengalami pertumbuhan paling tinggi. 

Kendati demikian, hal tersebut tidak banyak berpengaruh terhadap angka penurunan angka kemiskinan. Di mana kesejahteraan warga di Jabar sejauh ini belum merata.

Wakil Direktur Analisis Data dan Pemetaan Kemiskinan, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Widaryanto mengatakan, Jawa Barat mengalami penurunan kemiskinan yang drastis dalam 10 tahun terakhir, serta pertumbuhan PDRB (Produk Domestik Regional Brito) per Kapita dengan laju yang setara dengan nasional.

Hanya saja pada periode yang sama, ketimpangan meningkat dan stagnan tinggi. Ketimpangan ini juga dicerminkan dalam pertumbuhan pengeluaran penduduknya yang sangat berbeda antara 10 persen termiskin dan 10 persen terkaya.

"Pertumbuhan ekonominya hanya dirasakan masyarakat midle class ke atas. Sedangkan mereka yang bawah tidak mendapat kue secara bersama," ujar Widaryanto dalam rapat tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah (TKPKD) Jawa Barat, Kamis (31/10).

Dia mengatakan, sejauh ini masyarakat pedesaan mendominasi masuk dalam kategori miskin. Berdasarka data dari Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah masyarakat miskin di Jabar mencapai 3.399.160 jiwa per 2019. Angka ini lebih rendah dibandingkan tahun lalu yang mencapai 3.615.790 jiwa.

Sedangkan untuk penduduk miskin pedesaan sekitar 9,79 persen. Artinya dari 100 orang di pedesaan ada 9 orang miskin. Sementara di perkotaan presentasenya mencapai sekitar 6,03 persen, atau enam dari 100 orang.

"Jelas karena masyarakat pedesan bekerja di sektorr yang penghasilannya lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang bekerja di perkotaan," papar Widaryanto.

Widaryanto mengatakan, butuh upaya keras untuk mengentaskan kemiskinan. Terlebih, kemiskinan di Indonesia tak terkecuali di Jabar sebenarnya telah sampai kepada masyarakat yang memang terbilang sangat miskin atau warga dengan pendapatan paling rendah.

"Kalau dibilang ini keraknya kemiskinan. Jadi memang tidak mudah menghilangkannya butuh upaya keras," kata dia.

Dia menyampaikan, berdasarkan data Bappenas beberapa aspek yang harus disamaratakan pemanfaatannya kepada seluruh warga adalah pembukaan lapangan kerja, perbaikan kebutuhan air bersih, sanitasi, akses ke fasilitas kesehatan, dan pemenuhan pendidikan hingga tingkat SMA. Maka tidak akan mustahil angka warga miskin dapat dipangkas. 

"Selain itu terdapat potensi penurunan kemiskinan jika bansos terintegrasi, data sasaran diperbaiki. dan cakupan kepesertaan ditingkatkan," ungkap Widaryanto.

Sementara itu, Wakil Gubenur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mengimbau seluruh pimpinan daerah agar dapat memaksimalkan berbagai program pengentasan kemiskinan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan melakukan sinergitas bersama pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. 

Terlebih, selama ini seluruh pimpinan daerah yang dipilih masyarakat kerap kali menyinggung mengenai pengentasan kemiskinan. Janji-janji manis pun selalu disampaikan agar calon pimpinan itu terpilih.

"Jangan (pengentasan) kemiskinan ini hanya menjadi jargon saat kita kampanye. Kalau kampanye begitu hebat mari kita perjuangkan. Kita bantu para fakir, jompo, dhuafa dan yang lainnya," ujar Uu.

Dia berharap seluruh daerah bisa berkolaborasi mengurangi angka kemiskinan yang ada di Jabar. Apalagi, menurut dia, selama ini banyak pemahaman kurang baik yang lebih mudah disisipkan kepada masyarakat miskin. Dengan iming-iming uang dan kesejahteraan masyarakaty kategori miskin ini kemudian terbuai dan mau melakukan berbagai hal termasuk sesuatu yang negatif dan bertentangan dengan negara.

"Kita mesti  berani untuk selalu berinovasi dengan berbagai eksperimen dalam penanggulangan kemiskinan," pungkasnya.

Adapun Penjabat Sementara (Pjs) Sekretaris Daerah Jabar Daud Achmad menyampaikan, pihaknya sejauh ini telah melakukan akselerasi guna mengentaskan angka masyarkat miskin di Jabar. Salah satunya dengan meningkatkan akses kesehatan.

Tahun ini, Pemprov Jabar sudah mengalokasikan anggaran sekitar Rp403 miliar (per Agustus 2019) yang diberikan kepada 3 juta jiwa masyarakat miskin. selain itu ada program untuk memperbaiki rumah tidak layak huni sebesar 16 miliar. Dan masyarakat miskin pun diupayakan bisa berusaha dengan kemudahan permodalan, di mana Pemprov sudah menganggarkan dana sekitar Rp50 miliar.

"Walau kemiskinan menurun signifikan, ini masih perlu penguatan sinergi semua kepentingan," ujar Daud. (Rianto Nurdiansyah)