Pilkada Dimulai, Bawaslu Jabar Luncurkan Tahapan Pengawasan

INILAH, Bandung- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) membuat program Saluran Aspirasi Masyarakat (Salam) guna mengawal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak tahun 2020. Hal ini juga sebagai upaya mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi kontestasi politik tersebut 

Diketahui, pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2020 di Jabar resmi dimulai. Hal itu ditandai dengan diluncurkannya tahapan pengawasan oleh Bawaslu Jabar di Trans Studio, Jalan Gatot Subroto, Kota Bandung, Rabu (20/11/2019).

"Kita buat yang namanya Salam,  yaitu Saluran Aspirasi Masyarakat. Hal ini adalah inisiatif yang dibuat oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat," ujar Ketua Bawaslu Jabar Abdullah Dahlan.

Adapun 8 daerah di Jabar yang bakal menggelar Pilkada 2020 yaitu Kabupaten Bandung, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kota Depok.

Abdullah berharap, melalui program Salam ini partisipasi masyarakat dalam segi pengawasan bisa lebih meningkat dibandingkan dengan Pemilu Serentak tahun 2019 yang baru saja selesai. 

"Harapan kita level partisipasi dalam pelaksanaan Pilkada 2020 selain partisipasi dalam menggunakan hak politik, juga penting partisipasi dalam mengawasi tahapan dan prosedur," katanya. 

Menurut dia, pihaknya merasa perlu melibatkan seluruh stakeholder untuk mengawasi Pilkada 2020. Hal tersebut untuk meminimalisir pelanggaran yang cenderung kerap terjadi, seperti politik transaksional, politik uang, ketidaknetralan ASN dan pelanggaran-pelanggaran lainnya.

"Hal inilah yang akan mencederai integritas proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah, dan secara langsung mencederai kualitas pelaksanaan pemilu," tegasnya. 

Sementara itu Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, mengatakan pihaknya optimistis pelaksanaan pilkada serentak di Jabar akan aman. Hal tersebut berkaca pada Pileg dan Pilpres yang berjalan dengan kondusif. 

"Pileg dan Pilpres kan tidak ada kerusuhan, tidak ada peluru lepas, tidak ada bangunan yang dirusak dan dibakar. Di tempat lain ada di kita enggak ada. Ini menandakan Jabar senang pada demokrasi. Tingkat partisipasinya juga tinggi," kata RK sapaan akrabnya. 

Selain itu, Emil -sapaan Ridwan Kamil- juga menyoroti soal tidak  demokrasi di Indonesia yang masih dalam fase mencari sistem yang ideal. Dia juga merespon wacana Menteri Dalam Negeri yang akan kembali merevisi undang-undang pemilu yang baru saja dilakukan. 

Dia sampaikan, pada Pemilu Serentak tahun 2019 kemarin, terlalu banyak memakan korban. Alasan itulah yang menjadi wacana perubahan sistem pemilihan pada pemilu tahun 2024 mendatang. 

"Demokrasi kita ini kan masih muda, belum berabad-abad seperti Amerika. Kita setelah rezim otoriter yaitu tahun 98 sampai sekarang menggunakan sistem demokrasi, maka menemukan sistem yang ideal itu menurut saya masih dalam proses pencarian. Tiap lima tahun berganti. Kemarin serentak ada korban kan, diwacanakan tidak serentak seperti 2019 itu menandakan bentuknya belum ketemu," papar dia. 

Sehingga, apapun nanti aturan atau undang-undang pemilu yang akan disahkan, bisa memberikan manfaat untuk masyarakat. Karena hasil dari pemilu, akan menentukan nasib bangsa dan negara. 

"Saya hanya berdoa, apapun yang disepakati tolong itu merupakan hasil ijtihad, hasil sebuah riset yang paling sedikit mudaratnya, kalau perfect mah mungkin susah," pungkasnya. (Riantonurdiansyah)