Pj Wali Kota : Sekda Pimpin Tim Khusus PPDB 2024, Ini Tugasnya 

INILAHKORAN, Bogor - Pj Wali Kota Bogor segera membentuk tim khusus untuk menghadapi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2024, langkah ini untuk mencegah kembali terjadinya kecurangan, atau praktik pemalsuan dokumen.

Diketahui, tim khusus pelaksanaan PPDB ini melibatkan para Asisten Setda Kota Bogor, Dinas Pendidikan (Disdik) dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) dan tim dipimpin langsung Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor dengan tugas mencegah praktik pemalsuan dokumen di Kota Bogor.

Pj Wali Kota Bogor Hery Antasari menegaskan, keterlibatan Disdukcapil dalam pelaksanaan PPDB, untuk mencegah praktik pemalsuan dokumen yang tahun lalu diindikasikan terjadi. Disdukcapil bahkan akan dilibatkan sejak awal rapat persiapan PPDB.

"Jadi saya mengarahkan lewat Asisten dan Sekda untuk rapat PPDB lebih cepat. Tentunya melibatkan Disdik, Disdukcapil, dan yang mengurusi Adminduk," ungkap Hery kepada wartawan pada Kamis 9 Mei 2024.

Hery memaparkan, mekanisme PPDB tahun ini akan sesuai dengan Peraturan Wali Kota Bogor terbaru, terkait PPDB yang diresmikan Wali Kota Periode 2014-2024 saat dijabat Bima Arya. 

"Tentunya panitia PPDB di sekolah harus memastikan, sebelum siswa tersebut eligible terdaftar, dokumennya harus dipastikan sah dan valid," papar Hery.

Hery menjelaskan, dirinya berjanji akan mengarahkan Disdukcapil untuk menyelenggarakan pelatihan tata cara verifikasi dokumen bagi para panitia PPDB di sekolah.

"Verifikasi melalui pemindaian barcode dokumen itu akan menggantikan sistem verifikasi lama yakni secara manual lewat kasat mata saja," jelasnya.

Terpisah, Kepala Disdukcapil Kota Bogor, Ganjar Gunawan menekankan, pastinya akan melakukan evaluasi dari sisi verifikasi, validasi dan koordinasi terkait hal-hal yang bersinggungan dengan penyelenggaraan PPDB. Pihaknya bakal berkoordinasi dengan Disdik agar para panitia di sekolah memiliki kemampuan dalam memindai barcode dokumen yang digunakan dalam pendaftaran PPDB.

"Ketika ditemukan ada dokumen invalid akan segera dikomunikasikan dengan Disdukcapil. Lalu akan kami cek di sistem. Selanjutnya bisa tau keberadaan seseorang dari database Disdukcapil," terang Ganjar.

Ganjar memaparkan, cara itu lebih efektif ketimbang mesti melakukan verifikasi ke lapangan. Sebab jumlah pendaftar dalam PPDB bisa mencapai ribuan orang. Selain itu, tahun ini, pihaknya juga akan mengejar target perekaman pemilih pemula dan migrasi KTP Digital.

"Saya berharap, koordinasi yang dibangun antara kami dengan Disdik sejak awal itu, dapat memitigasi kejadian kecurangan kembali terulang," pungkasnya.*** (Rizki Mauludi)