PLTP Makin Masif, FK3I Khawatir Hutan Jadi Tumbal dan Warga Tetap Miskin

INILAHKORAN.ID - Pembangunan dan perluasan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) yang digadang-gadang sebagai bagian dari transisi energi bersih kembali menuai kritik.

Forum Komunikasi Kader Konservasi Indonesia (FK3I) menilai label energi baru terbarukan belum otomatis membuat aktivitas panas bumi ramah terhadap lingkungan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar.

Koordinator FK3I Pusat Dedi Kurniawan bahkan menyebut dua aspek penting dalam pengembangan PLTP yakni lingkungan dan sosial kemasyarakatan, masih jauh dari harapan.

Menurut Dedi, pemerintah dan pengusaha panas bumi selama ini dinilai lebih menitikberatkan pengembangan energi, sementara dampak terhadap masyarakat serta kelestarian kawasan belum menjadi prioritas utama.

"Selain itu aspek sosial kemasyarakatan, baik melalui skema dana bagi hasil atau CSR, lagi-lagi dikuasai oleh pemerintah melalui pejabat daerah hingga pusat yang tidak pernah menyentuh langsung kepada masyarakat sekitar kawasan hutan," kata Dedi, Selasa (6/10/2026).

Sorotan FK3I bukan tanpa alasan. Dedi mengatakan, sejumlah wilayah kerja panas bumi berada di kawasan hutan yang memiliki fungsi ekologis penting.

Artinya, setiap pembangunan maupun perluasan PLTP semestinya tidak hanya menghitung berapa besar energi yang bisa dihasilkan, tetapi juga menghitung berapa besar beban yang harus ditanggung kawasan dan masyarakat di sekitarnya.

Persoalannya, menurut Dedi, kajian mengenai flora, fauna dan ekosistem kawasan sering kali berhenti sebatas dokumen.

"Yang tak kalah penting adalah kebutuhan ekosistem alam, baik flora dan fauna, selalu hanya kajian di atas kertas dan tidak diimplementasikan pada saat pra maupun saat berjalannya aktivitas panas bumi," ujarnya.

FK3I khawatir kondisi tersebut justru melahirkan paradoks. Di satu sisi panas bumi dipromosikan sebagai energi bersih untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil, tetapi di sisi lain pembangunan infrastrukturnya berpotensi menambah tekanan terhadap kawasan hutan apabila tidak dikendalikan secara ketat.

Lebih jauh, Dedi menilai masyarakat yang berada di sekitar kawasan belum otomatis menikmati manfaat ekonomi dari aktivitas panas bumi.

Menurutnya, jika skema bagi hasil maupun program tanggung jawab sosial perusahaan tidak benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, maka keberadaan proyek energi tersebut tidak banyak mengubah kondisi sosial ekonomi warga.

"Dua aspek tersebut tentunya berdampak pada tetap miskinnya masyarakat terdampak dan kerusakan kawasan yang semakin masif," katanya.

Karena itu, FK3I meminta pemerintah tidak terburu-buru melakukan pembangunan dan perluasan PLTP hanya demi mengejar target energi terbarukan.

Menurut Dedi, setiap proyek harus dihitung berdasarkan kebutuhan energi, daya dukung lingkungan dan manfaat langsung bagi masyarakat.

"Skema pembatasan pembangunan dan perluasan PLTP perlu diukur dan dikelola berdasarkan kebutuhan dasar serta untuk mengurangi aktivitas kegiatan energi fosil," ujarnya.

FK3I juga menyoroti masifnya pengembangan panas bumi di wilayah Jawa. Dedi menilai perlu ada penataan kembali agar pembangunan energi tidak mengabaikan daya dukung lingkungan.

Menurutnya, pemerintah perlu menghitung secara terbuka seberapa mendesak setiap pembangunan maupun perluasan PLTP dilakukan, termasuk dampak sosial dan ekologis yang ditimbulkannya.

FK3I pun mengingatkan agar proyek energi terbarukan tidak menjadi ruang bagi kepentingan kelompok tertentu.

"Jangan sampai masifnya perluasan dan pembangunan panas bumi dipolitisasi untuk kepentingan pengusaha dan pejabat dalam upaya memperkaya diri sendiri dan menyentuh terhadap kolusi, korupsi dan nepotisme," tegas Dedi.

Bagi FK3I, transisi energi memang penting. Namun, energi bersih, menurut mereka, tidak cukup hanya dilihat dari sumber energinya.

Ukuran keberhasilannya juga harus terlihat dari seberapa kuat hutan tetap terlindungi dan seberapa nyata masyarakat di sekitar kawasan menikmati manfaatnya.