Geodipa Patuha Disorot, FK3I Tantang Dedi Mulyadi Turun ke Ciwidey

INILAHKORAN.ID - Forum Komunikasi Kader Konservasi Indonesia (FK3I) melontarkan tantangan terbuka kepada Gubernur Jabar Dedi Mulyadi untuk turun langsung mengecek pembangunan perluasan Geodipa Patuha di kawasan Ciwidey, Kabupaten Bandung.

FK3I meminta Dedi Mulyadi tidak hanya menerima laporan terkait proyek pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) tersebut, tetapi melihat langsung kondisi kawasan hutan yang menjadi lokasi pembangunan.

Ketua FK3I Pusat Dedi Kurniawan mengatakan, pihaknya menyoroti sejumlah persoalan dalam pembangunan perluasan Geodipa Patuha, khususnya terkait kawasan hutan dan dokumen lingkungan.

Menurutnya, perluasan Geodipa Patuha mencakup pembangunan serta penambahan sumur baru PLTP di kawasan hutan lindung yang dikelola Perhutani.

"Kami telah melakukan protes dan aksi ke ESDM terkait izin perluasan tersebut yang terindikasi menggunakan AMDAL lama tanpa melakukan adendum AMDAL," kata Dedi, Kamis (1/10/2026).

Tak hanya soal AMDAL, FK3I juga mempertanyakan kewajiban penggantian kawasan hutan yang disebut belum diselesaikan oleh pihak Geodipa.

Dedi mengatakan persoalan tersebut sebelumnya telah dibahas dalam proses antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan Geodipa.

"Selain itu, Geodipa Patuha Ciwidey pun belum melakukan kewajiban ganti kawasan hutan yang sudah diselesaikan dan disepakati sejak KLHK dan Geodipa berproses," ujar Ketua Dewan Daerah Walhi Jawa Barat itu.

FK3I menilai pengembangan energi baru terbarukan tidak boleh hanya dilihat dari sisi penambahan pasokan energi. Menurut mereka, dampak terhadap ekosistem dan masyarakat sekitar juga harus menjadi perhatian.

Dedi bahkan menilai status proyek strategis nasional tidak semestinya menjadi alasan untuk mengabaikan aspek lingkungan maupun administrasi.

"Hal ini memperlihatkan bahwa energi baru terbarukan tidak ramah terhadap lingkungan, ekosistem dan sosial serta secara administrasi selalu berlindung di istilah Proyek Strategis Nasional," katanya.

Untuk itu, FK3I mendesak Kementerian ESDM dan Kementerian Kehutanan melakukan investigasi terhadap pembangunan perluasan Geodipa Patuha.

Mereka juga meminta pemerintah melakukan penindakan apabila dalam proses pembangunan tersebut ditemukan pelanggaran administrasi maupun persoalan terkait kelestarian kawasan hutan.

Dedi kemudian secara terbuka menantang Gubernur Jabar Dedi Mulyadi untuk datang langsung ke lokasi pembangunan Geodipa Patuha di Ciwidey.

Menurutnya, langkah tersebut diperlukan agar persoalan yang selama ini disuarakan FK3I dapat dilihat langsung oleh pemerintah daerah.

"Saya tantang Gubernur Dedi Mulyadi untuk mendatangi lokasi. Jika Pak Gubernur dalam waktu 2x24 jam tidak merespons, kami akan melakukan aksi besar di area kawasan Geodipa di Ciwidey," ujarnya.

FK3I menegaskan persoalan tersebut bukan semata-mata penolakan terhadap pengembangan energi panas bumi. Mereka meminta setiap pembangunan energi tetap berjalan dengan memperhatikan ketentuan lingkungan, kewajiban terhadap kawasan hutan serta kepentingan masyarakat di sekitar lokasi proyek.