INILAH, Cirebon- Segmen informasi dan pengetahuan minim diakses kalangan remaja dalam percakapan media sosial (medsos). 'Ngrumpiin' isu politik dan agama menjadi dominasi.
Itu merupakan hasil survei Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo). Dalam Kongres XIX Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) dan XVIII Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) di Pondok Pesantren KHAS Kempek, Kabupaten Cirebon, Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga Asrorun Niam Sholeh pun meminta kalangan pelajar NU hadir sebagai pemecah masalah (problem solver).
"Pastikan IPNU hadir sebagai problem solver," katanya di Cirebon.
Secara kuantitas, lanjut Niam, pelajar sudah cukup dominan sehingga butuh pula penguatan dari segi kualitas. Karena itu, keterbukaan akses informasi harus betul-betul dimanfaatkan, di antaranya untuk beroleh informasi beasiswa.
Menurutnya, ada kesempatan melakukan lompatan besar untuk menjadi bangsa yang besar. Jangan sampai, hanya karena minim informasi, kesempatan untuk akses mobilitas vertikal justru hilang.
"Ini perlu dioptimalkan kader IPNU dan IPPNU, maupun pelajar secara umum guna meningkatkan daya kompetitif di tingkat luar," cetusnya.
Bukti keunggulannya, kata dia, berupa raihan prestasi. Tak mesti berkaitan dengan akademik, prestasi bisa diraih di bidang-bidang lain.
Kongres tersebut pun dinilainya bukan sekadar pesta pora atau sekadar pergantian kepemimpinan. Dia menegaskan, kongres harus membicarakan persoalan pelajar dan menemukan solusi sebagai bentuk tanggung jawab kepelajaran.
"Tanggung jawab IPNU dan IPPNU yakni mengaktualkan keunggulan dan daya kompetitif itu, sehingga memiliki daya tarik dan nilai kemanfaatan lebih. Ini yang harus didiskusikan mendalam," tegas Niam yang juga Katib Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu.
Sementara itu diketahui, kekerasan terhadap anak dan perempuan menjadi salah satu isu yang diangkat dalam Kongres XVIII IPPNU. Ketua Panitia Kongres XVIII IPPNU, Herawati menyatakan, pihaknya mendorong pengesahan Rancangan Undang Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS).
"Salah satu agenda kongres adalah menyuarakan dan mendesak pengesahan RUU PKS," katanya.
Menurut Herawati, selama tiga tahun masa kepengurusan, IPPNU masa khidmat 2015-2018 aktif terhadap isu-isu sosial kemasyarakatan. Mereka salah satunya selama ini turut menyuarakan pengesahan RUU PKS dari pusat sampai daerah.
Sejumlah program yang telah dilaksanakan untuk mengawal isu itu salah satunya Program Rumah Ramah Pelajar IPPNU. Program ini menyediakan informasi dan konseling untuk remaja.
Dia menegaskan, IPPNU merupakan organisasi kader NU, sehingga prinsip ta'awun (saling menolong) menjadi landasan gerakan organisasi. Selain menjadi kader, kalangan pelajar putri NU harus pula peka terhadap dinamika sosial.
"Mengawal RUU ini merupakan representasi prinsip tersebut. Terlebih, perempuan dan remaja rentan menjadi korban kekerasan seksual," paparnya.
Pengesahan RUU ini bisa menjadi penguatan hukum dan pemenuhan hak-hak perempuan sebagai warga negara. Selain kekerasan terhadap anak dan perempuan, kongres itu pun mengangkat isu sosial lain, di antaranya menangkal radikalisme serta keterlibatan diri dalam pembangunan nasional berkelanjutan.
