Potensi Bencana Besar, DPRD Kaget BTT Jabar Hanya Rp25 Miliar

INILAH, Bandung- Bukan sekadar sistem mitigasi bencana mumpuni yang mesti disiapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat. Disamping itu, anggaran yang layak pun wajib diperhatikan mengingat tingkat kerawanan bencana yang cukup tinggi. 

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Jawa Barat Asep Wahyuwijaya mengaku kaget saat mengetahui anggaran yang disediakan Pemprov Jabar untuk Biaya Tidak Terduga (BTT) hanya sebesar Rp25 miliar.

Angka itu, menurut dia, seperti yang disampaikan oleh Gubernur Jabar Ridwan Kamil dalam agenda Komunikasi Pembangunan Daerah (KOPDAR) Gubernur Jabar Bersama Pimpinan, Ketua Komisi, Ketua Badan, dan Ketua Fraksi DPRD Provinsi Jabar di The Green Forest Resort, Kab. Bandung Barat, Kamis (6/2/20).

"Terus terang amat kaget. Padahal volume APBD-nya saja jauh meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Waktu zaman Kang Aher (Ahmad Heryawan) saja, setiap tahun Rp50 miliar pasti disimpan sebagai BTT, padahal volume APBD-nya jauh lebih kecil," ujar Asep Wahyuwijaya, Jumat (7/2/2020).

Menurut Asep, seluruh anggota Banggar DPRD  Jawa Barat terkecoh dengan besaran angka BTT yang amat kecil tersebut. Pihaknya mengira masih tetap Rp50 miliar yang ke depannya pun mesti ditambah sebagai kesiapsiagaan menanggulangi potensi bencana di Jabar yang besar. 

"Ternyata malah diturunkan jumlahnya," ucapnya.

Dalam KOPDAR, Asep mengaku telah menjalaskan bahwa di balik keindahan alam yang dimiliki Jabar terdapat tingkat kerawanan bencana yang cukup tinggi. Hal itu sudah tercantum dalam RPJMD Jabar 2018-2023. 

Menurut dia, RPJMD Jabar itu ibarat kitab suci yang harus disantuni oleh seluruh jajaran pemerintahan Provinsi Jawa Barat sebagai panduan membangun daerah dalam kurun waktu 5 tahun. 

"Sekarang sudah jelas-jelas tingkat kerawanan bencana di Jabar itu tinggi, kenapa pada akhirnya hanya diberikan anggaran yg sekedarnya dan jauh dari kata layak? Mereka ini baca kitab RPJMD yang mana?" paparnya.

Anggota Komisi V DPRD Jabar ini juga mengaku pernah turut memperjuangkan anggaran buffer stok di Dinas Sosial Jawa Barat bertambah pada akhir 2019 lalu. Namun, pihak eksekutif bersikukuh tidak menambahkan dan hanya memberikan Rp1,2 miliar saja. 

"Begitu terjadi bencana dan tak ada barang-barang bantuan yang bisa diberikan kepada korban bencana baru gelagapan. Belum lagi kondisi di BPBD yang minim dengan perlengkapan dan alat-alat beratnya," papar dia.

Asep juga menegaskan, bahwa kejadian bencana alam di Kabupaten Bogor, Bekasi dan Karawang harus benar-benar menjadi cermin bagi semua jajaran di Pemprov Jabar. Tentunya agar memberikan perhatian penuh kepada segala potensi bencana yang bakal dihadapi. 

"Diantaranya adalah dengan cara menyiapkan sistem mitigasi bencana yang mumpuni, sumber daya manusia berikut perlengkapannya yang siap sedia dan anggaran yang layak saat dibutuhkan mendadak," pungkasnya. 

Diketahui, dari 27 kabupaten/kota di Jabar, 20 daerah tergolong kelas risiko bencana tinggi. Empat di antaranya yakni Cianjur, Garut, Sukabumi, dan Tasikmalaya, termasuk dalam lima besar risiko bencana tertinggi nasional.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebutkan bahwa terdapat 8.664 kejadian bencana di Jabar pada 2013 hingga 2019. Di mana pada tahun lalu laporan kejadian didominasi oleh bencana longsor dan banjir.

"(Tahun) 2019 kebencanaan kita 2000-an laporan. 500-nya longsor dan banjir. Saya imbau (pemda) untuk melakukan gerakan tanam pohon di lahan kritis, salah satunya dengan tanaman vetiver (akar wangi)," ujar Kang Emil.

Pemprov Jabar sendiri tahun ini berfokus kepada tema peduli lingkungan dan mencanangkan gerakan menanam 50 juta pohon. Selain itu, Kang Emil berkata pihaknya pun akan memperkuat kombinasi rehabilitasi infrastruktur dan ekologis, serta memperbaiki monitoring tata ruang, penguatan kedisiplinan, dan penegakan hukum. 

"Kita mengawali tahun baru ini dengan berita musibah (banjir). Kami (Pemprov Provinsi Jabar) menguatkan sebuah percepatan cetak biru Jawa Barat sebagai provinsi tangguh bencana (JRCP)," katanya.

Adapun JRCP dijabarkan melalui kegiatan edukasi, sosialisasi, dan simulasi kebencanaan, program desa/kelurahan tangguh bencana, program pengembangan Pusat Ketangguhan Jawa Barat (resilience center), program pengembangan sistem peringatan dini berbasis masyarakat, program pemulihan pascabencana, hingga berbagai program terkait lainnya.

Emil -sapaan Ridwan Kamil- pun  menegaskan bahwa cetak biru JRCP yang berisi enam fokus (Resilience Citizens, Resilience Knowledge, Resilience Infrastructure, Resilience Institution and Policy, Resilience Ecology, dan Resilience Financing) akan dirilis di 2020. (Rianto Nurdiansyah)