BPJS Aktif Baru 65 Persen, DPRD Cirebon Dorong Skema Subsidi untuk Warga Tak Mampu

INILAHKORAN.ID - Cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan aktif di Kabupaten Cirebon masih menyisakan pekerjaan besar. Dari sekitar 2,3 juta penduduk, tingkat kepesertaan aktif disebut baru berada di kisaran 65 persen.

Kondisi tersebut menjadi sorotan DPRD Kabupaten Cirebon saat membahas Rancangan Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026 bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Raden Hasan Basori mengatakan, angka tersebut menunjukkan masih terdapat bagian masyarakat yang belum terlindungi kepesertaan BPJS Kesehatan aktif. Persoalan itu dinilai perlu segera dijawab melalui kebijakan yang lebih efektif, terutama bagi masyarakat kurang mampu.

Menurut Hasan, perluasan kepesertaan aktif menjadi salah satu bagian penting dalam upaya memperkuat Universal Health Coverage (UHC). Pemerintah daerah didorong tidak hanya mengejar angka kepesertaan, tetapi juga memastikan status kepesertaan masyarakat tetap aktif sehingga dapat digunakan ketika membutuhkan pelayanan kesehatan.

"DPRD mencermati besarnya potensi perputaran anggaran di sektor kesehatan. Dengan sekitar 60 puskesmas dan dua rumah sakit daerah, sektor pelayanan kesehatan  memiliki ruang yang cukup besar untuk dioptimalkan," kata Hasan, Rabu (16/9/2026).

Hasan memperkirakan, apabila seluruh penduduk Kabupaten Cirebon terlindungi BPJS Kesehatan aktif, perputaran dana BPJS melalui pelayanan kesehatan dalam setahun dapat menembus lebih dari Rp1 triliun.

"Angka tersebut jauh di atas potensi pendapatan sektor kesehatan yang saat ini  masih berada pada kisaran Rp370 miliar," jelasnya.

Untuk itu, DPRD meminta potensi pendapatan dari pelayanan kesehatan, baik di puskesmas maupun rumah sakit daerah, dievaluasi secara menyeluruh. Evaluasi diperlukan untuk mengetahui ruang penguatan pendapatan sekaligus memastikan peningkatan penerimaan tidak mengorbankan mutu pelayanan kepada masyarakat.

“Kalau seluruh masyarakat Kabupaten Cirebon BPJS-nya aktif, perputaran dana BPJS dalam satu tahun bisa lebih dari Rp1 triliun. Ini harus kita lihat sebagai potensi sekaligus bagaimana masyarakat bisa mendapatkan jaminan kesehatan,”papar  Hasan.

Persoalan kemampuan masyarakat membayar iuran juga masuk dalam pembahasan. DPRD membuka kemungkinan mengkaji skema subsidi silang bagi warga yang secara ekonomi dinilai layak mendapatkan bantuan pembayaran iuran.

Skema tersebut diarahkan agar keterbatasan ekonomi tidak membuat masyarakat kehilangan perlindungan kesehatan ketika membutuhkan pelayanan medis.

DPRD berharap kajian tersebut dapat menghasilkan kebijakan yang mampu menjembatani dua kepentingan sekaligus, yakni memperluas kepesertaan BPJS Kesehatan aktif dan memperkuat pengelolaan potensi sektor kesehatan di Kabupaten Cirebon

“Kebijakan ini diharapkan bisa memperluas kepesertaan BPJS aktif sekaligus mengoptimalkan potensi sektor kesehatan di Kabupaten Cirebon,” pungkasnya.