PPDB 2024 Berjalan Lancar, Pemda KBB Akui Masih Banyak yang Harus Diperbaiki
Pemda Kabupaten Bandung Barat (KBB) mengklaim pelaksanaan penerimaan siswa didik baru PPBD 2024 di wilayahnya berjalan aman dan lancar.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN, Ngamprah - Pemda Kabupaten Bandung Barat (KBB) mengklaim pelaksanaan penerimaan siswa didik baru PPBD 2024 di wilayahnya berjalan aman dan lancar.
Bahkan, PPDB 2024 di KBB tak menimbulkan beragam gejolak seperti halnya yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia.
Pj Bupati Bandung Barat Ade Zakir menilai, lancarnya pelaksanaan PPDB 2024 di KBB tidak terlepas dari kolaborasi berbagai pihak, seperti BBPMP Jawa Barat, Ombudsman RI Jawa Barat,Saber Pungli Jabar dan dan Saber Pungli KBB, DPRD KBB dan Dinas Pendidikan.
"Kemudian satuan pendidikan dan panitia PPDB 2024, Dewan Pendidikan KBB dan komite sekolah, aparat kewilayahan (kecamatan, desa, RT, RW), tokoh agama dan masyarakat, serta orang tua murid," sebut Ade, Senin 22 Juli 2024.
Untuk itu, Ade menyampaikan rasa terimakasihnya kepada semua pihak yang ikut berperan aktif mengawal pelaksanaan PPDB 2024 di wilayahnya.
Meski begitu, Ade tak memungkiri masih banyak hal yang perlu diperbaiki untuk PPDB 2025. Sehingga, pada penyelenggaraan ke depan diharapkan bisa meminimalisir kekurangan yang timbul di tahun ini.
"Dalam setiap pelaksanaan PPDB, kami selalu melakukan evaluasi agar pada PPDB ke depan persoalan-persoalan yang sebelumnya bisa diperbaiki," ungkapnya.
Berdasarkan hasil evaluasi Dinas Pendidikan (Disdik) KBB, terang Ade, temuan PPDB 2024 yang perlu diperbaiki di tahun 2025 berkaitan dengan kurang sosialiasi terutama untuk jenjang SMP.
"Kemarin, masih adanya kebingungan terkait empat jalur pendaftaran (jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan orang tua dan jalur prestasi)," terangnya.
Selain itu, masih adanya mindset sekolah favorit di masyarakat baik orangtua siswa maupun siswanya itu sendiri , dan mindset bahwa di sekolah swasta harus berbayar padahal baik sekolah negeri maupun swasta sudah dibiayai pemerintah melalui anggaran biaya operasional sekolah (BOS).
Editor : Doni Ramdhani

