Prabowo Ubah 8 Program Prioritas RKP 2025, Gaji PNS, Guru, TNI/Polri Naik

INILAHKORAN - Presiden Prabowo Subianto resmi melakukan perubahan pada 8 Program Hasil Terbaik Cepat dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025. Salah satu poin yang paling menonjol adalah kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk guru, dosen, tenaga kesehatan, hingga pejabat negara.

Perubahan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah 2025, yang disahkan pada 30 Juni 2025. Aturan ini menggantikan Perpres Nomor 109 Tahun 2025 yang sebelumnya menjadi acuan, dengan menyesuaikan pada UU Nomor 62 Tahun 2025 tentang APBN 2025.

8 Program Hasil Terbaik Cepat yang Diperbarui:

1. Makan siang dan susu gratis untuk siswa sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi bagi balita dan ibu hamil.

2. Pemeriksaan kesehatan gratis, penuntasan TBC, dan pembangunan rumah sakit berkualitas di setiap kabupaten.

3. Peningkatan produktivitas pertanian melalui lumbung pangan desa, daerah, hingga nasional.

4. Pembangunan sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten dan renovasi sekolah yang rusak.

5. Program kartu kesejahteraan sosial dan kartu usaha untuk menghapus kemiskinan ekstrem.

6. Kenaikan gaji ASN, TNI/Polri, dan pejabat negara, dengan fokus pada guru, dosen, tenaga kesehatan, serta penyuluh.

   Baca Juga :

   * Resmi jadi Menkeu Baru, Suahasil Nazara Sebut Presiden Minta Jaga Keuangan Negara
   * Purbaya Resmi Dicopot dari Jabatannya, Presiden Lantik Suahasil jadi Menkeu Baru
   * PPAK Sebut KPK Tunggu Restu Prabowo untuk Umumkan Tersangka Korupsi Kabupaten Bogor
   

7. Pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, kelanjutan BLT, serta penyediaan rumah murah layak huni untuk milenial, Gen Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

8. Pembentukan Badan Penerimaan Negara serta peningkatan rasio penerimaan negara terhadap PDB hingga 23%.

Target Ekonomi Ikut Berubah

Selain program prioritas, Perpres terbaru ini juga menyesuaikan target ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi ditetapkan sebesar 5,3%, inflasi 2,5% ±1%, dan kurs rupiah di kisaran Rp16.000–Rp16.900 per dolar AS. Angka ini berbeda dari aturan sebelumnya yang menargetkan pertumbuhan 5,3–5,6% dan kurs Rp15.300–Rp15.900 per dolar AS.