Puluhan Ribu Pekerja Hotel di Ambang PHK Imbas Efisiensi Anggaran

INILAHKORAN, Bandung - Puluhan ribu pekerja hotel di ambang pemutusan hubungan kerja (PHK), imbas efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah.

Ini dikatakan Ketua Perhimpunan hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Provinsi Jawa Barat, Dodi Ahmad Sofiandi, Rabu 12 Februari 2025.

Andalan hotel yakni belanja pemerintah, dipastikan akan turun drastis seiring dengan efisiensi anggaran, baik APBN maupun APBD.

Di Jabar kata Dodi, ada 40 ribu pekerja hotel yang terancam PHK atau dirumahkan, dampak dari kebijakan efisiensi ini.

Terlebih sejauh ini diakuinya, dampak efisiensi bahkan telah dirasakan sejak Januari lalu. Dimana hotel-hotel di Jabar, khususnya di Kota Bandung mengalami penurunan mencapai 35 persen.

"Kalau ini berkepanjangan, bisa mengakibatkan kemungkinan besar usaha dari hotel dan pariwisata khususnya bisa memangkas karyawannya minimal 50 persen dari jumlah karyawan sekarang," ujar Dodi.

Permintaan pesanan dari instansi pemerintah, banyak dibatalkan seiring hadirnya Inpres 1/2025 tentang efisiensi. Terlebih, okupansi dari kegiatan-kegiatan tersebut menambah income besar di sektor perhotelan. 

Untuk memenuhi break even point (BEP) atau titik keseimbangan, okupansi hotel harusnya 50 sampai 55 persen, dengan kondisi 30 persen, otomatis ada defisit 20 persen sampai 25 persen.

"Nah, kalau defisit 25 persen kalau selama sebulan dua bulan masih bisa kita tanggulangi. tapi kalau sampai sampai akhir lebaran nanti April masih begini, semua hotel yang okupansinya kurang, sudah sepakat akan melaksanakan efisiensi dari semua kegiatan. Salah satunya yang paling besar (pengurangan) karyawan," paparnya.

Bila semua hotel turut melakukan efisiensi kegiatan kata Dodi, akan banyak karyawan hotel dan restoran yang kemungkinan di PHK. Ia mencontohkan, dari sekian banyak hotel di Kota Bandung baik dari bintang tiga hingga lima, potensi karyawan yang akan dirumahkan ada 10 ribu orang. 

"Pengurangannya itu mencapai 50 persen. Jadi asumsinya kalau seluruh Jawa Barat antara 40 sampai 50 ribu yah. Tapi itu perkiraan, dan masih menghitung pastinya nanti," katanya. 

Belum lagi saat ini, sejumlah hotel di Kota Bandung juga sudah mencatat adanya kerugian miliaran rupiah, dari efisiensi anggaran tersebut. Hal ini tercatat sejak awal Februari ini. 

"Ini jumlah jumlah pembatalan pesanan hotel yang di Kota Bandung sudah kurang lebih Rp12,8 miliar. Sampai hari ini ya dan bisa bertambah terus, usaha enggak punya uang, pinjam dari bank harus nyicil," ungkapnya.

Sisi lain, efisiensi ini juga akan memberikan efek domino pada beberapa UMKM yang telah bekerjasama dengan sektor perhotelan dan restoran. Sehingga, ia meminta pemerintah pusat mengkaji lebih dalam kebijakan efisiensi ini. 

"Karena di hotel kan ada distributor makanannya, ada dari UMKM-nya, berarti kan berurutan semua. Kalau pesannya berkurang, berarti kurang, mereka juga sama mau memagkas karawanya. Jadi multi efeknya bukan di hotel saja karyawan di sub kontraktor di hotel-hotel juga sama," ucapnya.

Sebelumnya, hal ini sudah diprediksi Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat. Kepala BPS Jabar Darwis Sitorus memperkirakan, sektor hotel dan restoran paling berdampak dari adanya efisiensi. 

"Pasti akan ada dampaknya kebijakan efisiensi itu. Efisiensi kan tidak hanya perjalanan dinas. Tapi kegiatan seperti seminar, FGD juga dibatasi. Itu bakal berdampak pada hotel dan resto," ujar Darwis.

Darwis menerangkan, perhotelan ini okupansi akan meningkatkan saat masa libur panjang atau hari-hari tertentu. Sementara, selama hari biasa mereka masih mengandalkan penyewaan untuk ruang rapat dan juga seminar-seminar dari pemerintah. 

"Sebagian besar ya pendapatan dari hotel saat weekday itu sekitar 60 persen berasal dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah," tandasnya.***