Puncak Bogor Macet Parah, Sekda Jabar: Murni Over Kapasitas

Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan, kemacetan parah yang terjadi di kawasan Puncak, Bogor murni karena over kapasitas.

Puncak Bogor Macet Parah, Sekda Jabar: Murni Over Kapasitas
Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan, kemacetan parah yang terjadi di kawasan Puncak, Bogor murni karena over kapasitas.

INILAHKORAN, Bandung - Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan, kemacetan parah yang terjadi di kawasan Puncak, Bogor murni karena over kapasitas.

Volume kendaraan dan daya tampung jalan diakuinya tidak seimbang, sehingga menyebabkan kemacetan dalam libur panjang tiga hari terakhir.

"Kemacetan di Bogor, murni karena over kapasitas, pengaturan lalu lintas yang dilakukan tiap masa liburan, belum berjalan efektif karena pergerakan sudah Macet, saling mengunci," ujar Herman, Senin 16 September 2024.

Selain itu, banyak jalan kecil akses menuju kawasan Puncak Bogor yang kerap menjadi alternatif pengendara sepeda motor, turut memberi dampak pada kemacetan, lantaran petugas di lapangan sulit menerapkan sistem buka tutup jalan. 

"Banyaknya jalan alternatif menuju atau dari Puncak juga menyulitkan pengaturan tutup buka lalu lintas, khususnya mengatur pergerakan roda dua," ucapnya.

Sebenarnya kata Sekda Herman, kewenangan dalam transportasi, kawasan Puncak menjadi tanggungjawab Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ).

"Pemda Provinsi Jabar turut membantu dan full support," ucapnya.

Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Jabar, Koswara menambahkan, selama ini pengaturan lalu lintas di kawasan Puncak Bogor hanya dapat dilakukan dengan buka tutup saja. 

"Salah satu caranya harus ditambah aksesibilitas, infrastruktur jalanya. Kalau tidak ditambah, pengaturan yang dilakukan polisi atau dishub tidak akan berjalan, karena sudah overload," ujar Koswara.

Pengaturan lalu lintas di kawasan Puncak Bogor pun, kata dia, menjadi kewenangan dari Polisi, sedangkan transportasinya berada di BPTJ. 

"Kalau Dishub Provinsi sebenarnya tidak sampai ke pengaturan lalu lintas di sana ya. Terus, secara kewenangan Puncak, Bogor atau Bodebek untuk transportasi lebih banyak BPTJ pengaturannya, kami lebih banyak supporting terhadap kebijakan BPTJ," katanya.

"Untuk pengaturan lalu lintasnya, kita support terhadap yang dilakukan oleh teman-teman Kepolisian, kalau ada permintaan bantuan untuk mengatur lalu lintas, baru kita masuk membantu dengan tim yang ada," tambahnya.

Menurutnya, saat ini pemerintah pusat melalui BPTJ tengah merencanakan pembangunan tol Puncak ke Bogor-Cianjur-Sukabumi (Bocimi) dan menyiapkan angkutan umum dan wisata untuk wisatawan, di kawasan Puncak Bogor.

"Itu semua (tol) pembangunannya dari pusat. Kemudian, dari BPTJ juga menyiapkan angkutan umum dan wisata Bogor-Puncak, ke depan para wisatawan itu cukup di bawah, Ciawi atau Bogor, kemudian naik ke Puncak menggunakan angkutan umum," katanya. 

Hanya saja, kata dia, rencana menerapkan angkutan umum khusus itu sempat mendapat penolakan dari masyarakat sekitar, sehingga belum dilakukan uji coba kembali.

"Dua tahun lalu pernah diinisiasi oleh BPTJ untuk diterapkan angkutan umum dari Bogor-Puncak, tapi resistensinya tinggi di daerah situ, jadi ditunda. Mungkin dengan beberapa kejadian itu bisa dipaksakan, masyakarat harus bisa menerima juga," pungkasnya.***


Editor : JakaPermana