Segera Dibongkar, Wali Kota Bogor Pantau Penutupan JPO Paledang

INILAHKORAN, Bogor - Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, meninjau langsung penutupan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Paledang yang segera dibongkar setelah hasil kajian konstruksi menyatakan jembatan tersebut tidak lagi layak digunakan pada Rabu 20 Agustus 2025. Diketahui keputusan ini diambil demi mengutamakan keselamatan masyarakat.

Dedie memaparkan, Pemkot Bogor sebelumnya banyak menerima masukan dari masyarakat agar JPO Paledang diperbaiki. Namun, langkah perbaikan tidak bisa dilakukan sebelum ada penilaian teknis terkait kelayakan konstruksi. 

"Hasil penelitian resmi dari Ditjen Bina Marga Kementerian PU menyebutkan kondisi JPO sudah rapuh dan membahayakan. Kalau kami tidak ambil langkah konkrit untuk mengganti atau menghapus, ini berisiko membahayakan masyarakat. Karena itu, kami putuskan JPO ini tidak boleh lagi dilintasi," papar Dedie.

Dedie menerangkan, pembongkaran akan dilakukan setelah proses administrasi penghapusan aset rampung. Ia menegaskan, Pemkot akan berkoordinasi dengan PT KAI, Kementerian PUPR dan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor untuk menyiapkan alternatif fasilitas penyeberangan.

"Salah satu opsi yang tengah dikaji adalah penggunaan pelican crossing atau zebra cross dengan dukungan lampu lalu lintas dan petugas pengatur jalan, seperti yang diterapkan di kawasan Sudirman–Thamrin, Jakarta," terangnya.

"Kami ingin membangun budaya kota modern yang menghargai pejalan kaki. Di banyak kota maju, penyebrang jalan menjadi prioritas tertinggi. Kami juga harus mengubah pola pikir masyarakat untuk lebih menghormati pejalan kaki,” tambah Dedie.

Dedie menjelaskan, Pemkot Bogor juga tengah menata ulang akses masuk penumpang KRL menuju Stasiun Bogor. Saat ini, sekitar 70 persen penumpang sudah diarahkan melalui akses Alun-alun, sementara 30 persen masih menggunakan jalur Mayor Oking. 

"Penataan ini dinilai penting mengingat jumlah penumpang KRL mencapai 100 ribu orang per hari dengan keberangkatan setiap lima menit sekali," jelasnya.

Dedie menegaskan, meski JPO Paledang akan dibongkar, kebutuhan fasilitas penyeberangan tetap menjadi prioritas. 

"Kami pastikan ada solusi agar masyarakat tetap nyaman dan aman menyeberang. Soal titik penyeberangan alternatif masih dikaji bersama pihak terkait," tegasnya.

Dedie memaparkan, Pemkot Bogor menargetkan pembongkaran JPO segera dilakukan setelah seluruh proses administrasi dan teknis selesai, termasuk penghapusan aset serta pemanfaatan material bangunan yang masih bisa digunakan kembali.***