Sejarah Terpendam Jonggol, Wilayah di Bogor Timur yang Nyaris Jadi Ibu Kota RI

INILAHKORAN.ID - Jonggol merupakan kawasan di timur Kabupaten Bogor Timur, Jawa Barat, pernah menempati posisi penting dalam sejarah perencanaan tata negara Indonesia. 

Pada era Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, wilayah ini sempat dicanangkan sebagai kandidat paling serius untuk menjadi Ibu Kota Indonesia, jauh sebelum wacana pemindahan ibu kota kembali mencuat di era modern.

Gagasan besar tersebut menempatkan Jonggol sebagai pusat pemerintahan masa depan dengan nama Kota Garudasakti. 

Lokasinya dinilai sangat strategis karena hanya berjarak sekitar 40 kilometer di sebelah tenggara Jakarta. Kedekatan ini dianggap mampu memudahkan transisi pemerintahan tanpa harus memutus konektivitas dengan pusat ekonomi nasional yang telah berkembang.

Rencana pemindahan ibu kota ke Jonggol diperkuat melalui Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1997 tentang Koordinasi Pengembangan Kawasan Jonggol sebagai Kota Mandiri. 

Dalam dokumen tersebut, pemerintah merancang pengembangan 24 desa dengan luas wilayah inti sekitar 35.000 hektare dan wilayah pendukung mencapai 115.000 hektare. Kawasan pendukung ini mencakup wilayah Cibubur, Sentul, Babakan Madang, Setu, Cibarusah, Serangbaru, Bojongmangu, Loji, Tegalwaru, Cikalong Kulon, hingga Ciranjang.

Kota Mandiri Jonggol dirancang sebagai kota masa depan yang mandiri secara ekonomi, terkoneksi dengan baik, futuristik, serta ramah lingkungan. Selain pusat pemerintahan, pusat bisnis nasional juga direncanakan akan dipindahkan secara bertahap ke kawasan ini. 

Bahkan, sebuah bandara internasional baru dengan luas sekitar 3.500 hektare—dua kali lebih besar dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta—direncanakan dibangun di wilayah timur Cibarusah hingga utara Cariu.

Kota Garudasakti diproyeksikan mampu menampung sekitar 2,5 juta penduduk. Sebanyak 30 persen wilayahnya akan dialokasikan sebagai hutan kota yang berfungsi sebagai penyangga lingkungan, daerah resapan air, sekaligus pemasok oksigen bagi kawasan perkotaan. Konsep ini menjadikan Jonggol sebagai kota hijau yang selaras dengan alam.

Menurut perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) saat itu, pemindahan ibu kota ke Jonggol akan menggabungkan konsep kota Canberra di Australia dan Putrajaya di Malaysia. Tata kota dirancang dengan pemisahan jelas antara kawasan pemerintahan, pusat bisnis, dan permukiman, yang dihubungkan serta dibatasi oleh kawasan hutan kota.

Secara geografis, Jonggol dinilai sebagai lokasi paling rasional untuk ibu kota baru. Wilayah ini relatif bebas dari banjir, memiliki ketersediaan lahan luas, dan dikelilingi kota-kota penyangga yang telah berkembang seperti Jakarta, Depok, dan Bogor di sisi barat; Bekasi, Cikarang, dan Karawang di utara; Purwakarta dan Bandung di timur; serta Cianjur, Puncak, dan Sukabumi di selatan. Kondisi ini membuat Jonggol dianggap siap “dihidupkan” sebagai kota baru berskala nasional.

Namun, ambisi besar tersebut harus terhenti. Krisis finansial Asia pada 1997 yang berujung pada Kerusuhan Mei 1998 mengguncang stabilitas nasional. Presiden Soeharto kemudian lengser dari jabatannya, dan berbagai proyek strategis era Orde Baru ikut terhenti, termasuk rencana pengembangan Kota Mandiri Jonggol sebagai Ibu Kota Indonesia.

Kini, rencana tersebut tinggal menjadi catatan sejarah. Meski tak pernah terwujud, Jonggol tetap dikenang sebagai kawasan yang pernah hampir menjadi pusat pemerintahan Republik Indonesia. 

Jejak Kota Garudasakti menjadi pengingat bahwa pemindahan ibu kota bukanlah wacana baru, melainkan gagasan lama yang telah direncanakan dengan matang jauh sebelum era modern.