Senator Papua Barat Daya Desak Prabowo Terjun Langsung untuk Hentikan Tambang Nikel di Raja Ampat

INILAHKORAN - Senator DPD RI asal Papua Barat Daya, Paul Finsen Mayor, melontarkan desakan tegas kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk segera turun tangan menghentikan aktivitas tambang nikel di wilayah Raja Ampat. 

Dirinya mengatakan, krisis ekologis di kawasan yang dikenal sebagai salah satu surga bawah laut dunia ini sudah berada di titik mengkhawatirkan.

“Presiden Prabowo tidak bisa tinggal diam. Ini menyangkut kerusakan lingkungan di wilayah konservasi kelas dunia,” ujar Paul dalam keterangannya dikutip Selasa, 10 Juni 2025.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat berada dalam posisi serba salah. Mereka tidak memiliki kewenangan penuh untuk menghentikan aktivitas pertambangan karena izin dikeluarkan langsung oleh pemerintah pusat. Hal itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).

"Saya membela posisi daerah. Jangan bebankan kesalahan ke mereka. Setelah UU Minerba disahkan, seluruh izin berada di tangan pusat," tegas Paul.

Lebih lanjut, Paul mengingatkan bahwa praktik tambang nikel di wilayah kepulauan Raja Ampat bukan hanya bermasalah secara administratif, tetapi juga melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

"Undang-undang itu jelas tidak membuka ruang untuk aktivitas tambang di pulau-pulau kecil. Fokusnya hanya untuk konservasi, pariwisata, dan riset," jelasnya.

Paul juga menggarisbawahi pentingnya melindungi Raja Ampat yang telah diakui dunia sebagai kawasan Global Geopark oleh UNESCO. Ia mengingatkan bahwa keanekaragaman hayati laut Raja Ampat tidak bisa digantikan dan akan menjadi warisan yang hilang jika eksploitasi terus dibiarkan.

"Ini bukan sekadar soal tambang. Ini soal menyelamatkan paru-paru laut dunia," tutupnya.