Siaran TV Analog Dimatikan, Warga Cimahi Keluhkan Pembagian STB Tak Merata

INILAHKORAN, Cimahi - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) resmi mematikan siaran TV di sejumlah wilayah, seperti di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Oleh karenanya, Kemkominfo memberikan Set Top Box (STB) secara gratis kepada masyarakat agar bisa menikmati siaran digital.

Hanya saja, pembagian STB gratis tersebut dikeluhkan masyarakat lantaran pembagiannya tidak merata.

Salah seorang warga Karangmekar Kota Cimahi, Sukmara mengaku, sudah tidak bisa melihat siaran TV analog sejak 3 Desember 2022 lantaran tidak mendapatkan STB. Padahal, sebelumnya dirinya sempat didata sebagai penerima STB gratis.

"Sampai saat ini, saya belum mendapat kejelasan soal pembagian STB tersebut," katanya kepada wartawan, Selasa 6 Desember 2022.

Ia menyebut, pemerintah hanya mengalokasikan 50 STB untuk dibagikan ke warga di satu RW. Padahal, dalam satu RW ada beberapa RT dengan ribuan warga.

"Di RT saya saja yang kebagian STB gratis dari pemerintah hanya 7 orang. Sementara, bagi kami untuk membeli STB saja susah karena kemampuan ekonomi sedang sulit," sebutnya.

''Jadi, pemerintah harus bertanggung jawab atas kebijakan yang dikeluarkannya," tegasnya.

Menanggapi keluhan warganya, Kepala Dinas Kominfo (Kadiskominfo) Kota Cimahi, Hendra Gunawan mengakui pembagian STB di wilayahnya tidak merata. 

Pasalnya, pembagian 7.000 STB di Kota Cimahi, tanpa sepengetahuan Diskominfo.

"Kemendagri menyuruh untuk pendataan saja, setelah didata kita dapatkan sekitar 16.700 unit yang dibutuhkan. Namun yang turun ada 7.000 unit tanpa sepengetahuan kita, yang dilakukan oleh vendor Kominfo," tuturnya.

Ia menyebut, Diskominfo Kota Cimahi juga mendapatkan banyak pertanyaan terkait masih adanya kekurangan distribusi STB dari pihak Kelurahan. 

Kendati begitu, tambah dia, sampai saat ini belum ada informasi lanjutan mengenai adanya pembagian.

"Kita bakal tanyakan lagi ke Kemkominfo, bagaimana kelanjutannya. Kemungkinan besar kita berharap dari Kominfo dan Kemendagri bisa menjembatani informasi terkait pendistribusian STB tersebut," ujarnya.

Ia berharap, Kemkominfo dan Kemendagri dapat mendengar suara rakyat. Sebab, televisi merupakan hiburan murah bagi masyarakat.

"Kami harap pemerintah dapat mendengar suara rakyat, memberikan kejelasan mengenai pembagian STB," tandasnya.*** (agus satia negara)