Siasat Pemprov Kurangi Kemiskinan di Jabar dalam 3 Tahun

Beragam strategi dirancang Pemerintah Provinsi Jawa Barat di bawah komando Gubernur Dedi Mulyadi, dalam menyiasati angka kemiskinan di Provinsi Jawa Barat.

Siasat Pemprov Kurangi Kemiskinan di Jabar dalam 3 Tahun
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar Dedi Mulyadi

INILAHKORAN, Bandung - Beragam strategi dirancang Pemerintah Provinsi jawa barat di bawah komando Gubernur Dedi Mulyadi, dalam menyiasati angka kemiskinan di Provinsi Jawa Barat.

Targetnya, angka kemiskinan sebanyak 3,65 juta jiwa atau 7,02 persen per Maret 2025 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jabar, dapat terkikis dalam tiga tahun ke depan, lewat sejumlah strategi pembangunan.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar Dedi Mulyadi memaparkan, bahwa Pemprov telah menjalankan strategi gubernur dalam lima tahun, untuk menekan angka kemiskinan dan pengangguran. 

Pada dua tahun pertama, fokus utama adalah penyelesaian infrastruktur dasar seperti jalan, pendidikan dan layanan kesehatan.

"Dari infrastruktur yang sudah membaik, kami berharap terjadi pertumbuhan ekonomi melalui pergerakan barang dan orang," ujarnya, dikutip Minggu 27 Juli 2025.

Selanjutnya, pada periode 2027-2029, pemerintah akan berfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat. Berbagai program pelatihan, akses permodalan dan kemudahan perbankan akan dioptimalkan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat.

Selain itu, pengembangan kawasan strategis seperti Bodebekpunjur, Cekungan Bandung dan Rebana di Jawa Barat Selatan, juga menjadi prioritas sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN), yang diharapkan dapat mendorong investasi dan membuka lapangan kerja lebih luas.

Guna menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi investor, Pemprov Jabar juga tengah menghapus praktik percaloan tenaga kerja dan menerapkan sistem digital dalam manajemen rekrutmen. 

Dedi juga memastikan, akan ada perbaikan infrastruktur di kawasan industri dan pengelolaan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) secara terpadu juga menjadi bagian dari upaya tersebut.

"Pak Gubernur sedang mengupayakan beberapa wilayah di Jawa Barat menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Hal ini akan memberikan berbagai insentif seperti pengurangan atau penghapusan pajak serta kemudahan perizinan bagi investor," ucapnya.

Melalui langkah strategis tersebut, Pemprov Jabar berharap dapat meningkatkan lapangan pekerjaan dan menurunkan angka kemiskinan secara signifikan, dalam tiga tahun ke depan. (Yuliantono)


Editor : Ahmad Sayuti