Kepala Bappeda Jabar Sebut Kolaborasi Kunci Penting Penanganan Stunting

INILAHKORAN,Bandung- Berbagai tantangan dan persoalan penanganan Stunting di Jawa Barat mencuat dalam kegiatan Evaluasi Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Jawa Barat, Senin 5 Juni 2023. Karenanya, kolaborasi menjadi kunci penting dalam percepatan penanganan penurunan Stunting di Jawa Barat.

Kepala Bappeda Jabar, Iendra Sofyan mengatakan, persoalan Stunting berkaitan erat dengan angka kemiskinan. Sehingga perlu penanganan bersama dari semua sektor. Terlebih merujuk data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan, prevalensi balita Stunting di Jabar mencapai 20,2 persen pada 2022. 

"Angka tersebut menurun 4,3 poin dari tahun sebelumnya, dimana pada 2021 prevalensi balita Stunting 24,5 persen," kata Iendra.

Menurut Iendra, berbagai tantangan Stunting ini masih ada sehingga setidaknya ada tiga hal yang harus dipahami bersama untuk menghadapi Indonesia Emas 2045 mendatang.

Iendra mengingatkan, momen pemilihan kepala daerah dan pemimpin nasional yang akan segera dihelat dalam waktu dekat. Hal itu menjadi krusial karena tongkat estafet kepimpinan sangat berpengaruh terhadap kebijakan. Pasalnya untuk keberlanjutan program, tentu dibutuhkan sosok kepala daerah maupun pemimpin nasional yang berpihak pada penyelesaian persoalan Stunting yang sudah berjalan selama ini.

"Semua daerah termasuk pusat sedang menyusun program baik yang satu tahun, tiga tahun. Ada masa transisi kekosongan pejabat, Pak RK (Gubernur) termasuk wagub akan diganti oleh PJ dan, sebagai PJ nya saya kira bisa melanjutkan program, termasuk Stunting," ungkap Iendra.

"Pemimpin daerah dan pemimpin nasional terpilih nanti, mempunyai program melanjutkan apa yang kita cita-citakan, dan tentunya nanti dievaluasi oleh BPKP, apa yang musti dilakukan untuk menjadi perbaikan kita kedepan,’ imbuhnya.

Yang kedua, ujarnya adalah tantangan program penurunan Stunting di Jawa Barat, dan bagaimana konsep penyelesaian. persoalan Stunting semuanya berawal dari penduduk. Karena persoalan Stunting ini akan terus bertambah, karena penduduk akan terus berkembang. 

"Ketiga, harapan dari Pak Wagub, adalah untuk menyelesaikan program-program dan masalah kemiskinan dan Stunting secara bersama - sama atau pentahelix," tegasnya.

Sebetulnya, tegas Iendra, kuncinya dari penyelesaian persoalan tersebut adalah dengan kolaborasi. 

"Stunting dan kemiskinan itu pada dasarnya sama, karena kebanyakan Stunting itu dialami masyarakat yang rawan akan kemiskinan. Oleh Karena itu, tidak bisa diselesaikan oleh satu sektor saja, tapi harus berkolaborasi, bersama-sama,’ ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Plt Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Barat Dadi Ahmad Roswadi mengungkapkan, program BPS merupakan salah satu upaya menuju generasi emas tahun 2045.

“Karena itu, penanganan dan pencegahan Stunting dilakukan melalui holistik, kolaboratif sinergi dan pendekatan multi stekholder," ujarnya. 

Oleh karenanya, untuk melakukan percepatan penurunan Stunting di Jawa Barat harus dilakukan bersama oleh seluruh pihak agar dapat menuju Jabar Zero New Stunting guna menyongsong Indonesia Emas Tahun 2045 mendatang. 

Dadi mengungkapkan, saat ini jumlah tim pendamping keluarga secara nasional mencapai 200 ribu, dimana Jabar terdapat 37 ribu lebih.  Sedangkan untuk dukungan dana, di tahun 2023 untuk Dana Alokasi Khusus sebesar Rp 449 miliar, dengan rincian 38 miliar untuk fisik, 410 miliar di angka BOKB.

“Kalau kita melihat, angka Stunting Jawa Barat turun dari 24,5 menjadi 20,2.  Meskipun demikian, Stunting masih menjadi tantangan Pemerintah, karena target prevalensi Stunting dalam RPJMUD 2023 adalah 19,2 persen, sehingga bisa tercapai dengan sangat rendah,” ujarnya.

Dadi menegaskan Kegiatan Evaluasi ini bertujuan mengukur capaian pelaksanaan program percepatan penurunan Stunting yang sedang berjalan, apakah mencapai target seperti yang dilakukan BKKBN Jawa-Barat, disamping mengidentifikasi hambatan pelaksanaan program.***