Sikap Kami: Ahok

SETELAH tak lagi menjadi Komisaris Utama Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, mulai sering muncul di media. Dia, misalnya, tampil di acara banyak podcast, terutama menyangkut hal-hal politik.

Yang terlihat adalah perubahan besar pada dirinya. Salah satunya adalah pandangannya tentang demokrasi dan kontestasi. Dia meyakini, kontestasi demokrasi adalah jalan mencari pimpinan, bukan penguasa.

Kami, sejak lama, termasuk di barisan pengkritik Ahok. Tapi, bukan pada kasus penistaan agamanya. Untuk yang ini, kami serahkan pada pengadilan. Yang kami kritik selama ini adalah pemunculannya sebagai penguasa. Sejak jadi Wakil Gubernur hingga Gubernur Jakarta, dia tak menunjukkan empati sama sekali. Kata-katanya kasar. Marah terhadap siapa saja, termasuk rakyat kecil. Bukanlah tipikal pemimpin yang baik.

Soal kerjanya, kami memberi apresiasi. Cepat, tangkas, dan punya visi. Satu-satunya kelemahannya adalah personalitasnya yang buruk saat memimpin Jakarta.

Rasanya, kami juga tidak keliru. Dalam pernyataannya, berkali-kali Ahok mengaku dirinya kini lebih bisa menahan amarah dan emosi. Terutama setelah mendapat “ilmu” di Mako Brimob.

Ahok kini, setidaknya begitu yang terlihat, adalah antitesa Ahok dulu, dalam hal kepemimpinan yang bernurani. Maka, kami pun punya landasan untuk tidak berseberangan dengan dirinya.

Terlebih atas ucapannya itu, bahwa kontestasi demokrasi adalah cara untuk mencari pemimpin, bukan penguasa. Kami merasakan hal yang sama, sejak lama. Dan, itu kian terasa hari-hari ini, setelah Pilpres dan menjelang Pilkada 2024. Partai-partai politik beserta politisinya, hanya mencari kekuasaan, bukan kepemimpinan.

Teranyar hal itu ditunjukkan menjelang Pilkada Jakarta. Parpol-parpol Koalisi Indonesia Maju (KIM), 99% akan mengusung Ridwan Kamil di Jakarta. Tak ada yang salah. Yang keliru adalah muncul keinginan membentuk KIM Plus. Bahkan dengan melibatkan PKB, Nasdem, dan PKS katanya.

Jika itu terjadi, maka Ridwan Kamil takkan memiliki lawan di Pilkada Jakarta. Lawannya kotak kosong. Sebab, kursi PDIP tak cukup untuk mengusung pasangan calon sendiri.

Kalau itu yang terjadi, buat kami, itulah masa ‘sekaratnya demokrasi’. Warga tak lagi diberi pilihan. Cara hampir seperti itu pula yang dilakukan saat mengangkat Gibran Rakabuming sebagai Wali Kota Solo.

Lalu, di tengah kemungkinan seperti itu, parpol dan politisi itu masih menebar omong kosong. Mereka bilang demi kebaikan. Kebaikan apa?

Kita berharap, masih ada parpol-parpol yang memiliki ideologi kuat untuk melawan hegemoni dibungkus kolaborasi itu. Jelas, cara-cara mereka adalah akal-akalan busuk. Kita berharap masih ada yang bisa melawan itu, menyelamatkan demokrasi, menyelamatkan nasib rakyat negeri ini.

Mereka, semestinya, belajar dari pemikiran Ahok –kini. (*)