(Sikap Kami) Perketat Pemantauan KPU

BANYAK yang meyakini Wahyu Setiawan bukan satu-satunya penyelenggara yang “bermain” dalam proses demokrasi. Ini patut jadi perhatian karena tak lama lagi pemilihan kepala daerah (pilkada) akan berlangsung.

Ada banyak hal yang membuat kekhawatiran praktik-praktik kotor di sekitar penyelenggara kontestasi demokrasi, juga terjadi dalam proses pilkada. Terutama karena pilkada akan melahirkan “raja-raja kecil” di daerah.

Begitu banyak pilkada akan berlangsung dalam tahun ini. Ada pada kisaran 200-an pilkada. Tentu, di tengah gegap gempita pesta demokrasi itu, perhatian para pengawas dan penegak hukum akan terbelah. Ini menjadi celah yang mungkin dimanfaatkan para pemain kontes deokrasi ini.

Selain itu, dalam proses pilkada, peran KPU RI tidak terlalu signifikan. Peran penting itu justru ada di KPU daerah-daerah. Begitu banyak KPUD yang akan terlibat, rata-rata jauh dari radar KPK. Ini tentu akan jadi kesulitan tersendiri.

Maka, yang perlu dilakukan adalah penguatan pada lembaga-lembaga pengawas KPUD, baik yang formal maupun nonformal. Dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), tentu lembaga pengawas nonformal lainnya. Juga dari lembaga pemantau independen, lembaga sosial masyarakat hingga media.

Apa yang terjadi pada Wahyu Setiawan, sepatutnya menjadi pelajaran berharga bagi penyelenggara pemilu. Betapa komitmen dan integritas menjadi modal yang paling penting –di atas apapun juga—bagi mereka.

Kenapa begitu? Karena nanti yang terpilih adalah pejabat-pejabat pengambil keputusan yang berkaitan dengan nasib masyarakat provinsi, kabupaten, kota. Bagaimana sebuah daerah akan maju jika pemilihan pemimpinnya diwarnai dengan praktik-praktik yang kotor seperti itu.

Tentu saja, apa yang terjadi pada Wahyu Setiawan, selain akan menjadi pelajaran berharga bagi penyelenggara pemilu, juga menjadi vitamin bagi masyarakat untuk mengawasi cara kerja dan integritas KPU. Bila masyarakat sipil abai terhadap hal-hal tersebut, mereka harus siap-siap mendapatkan pemimpin tak bermutu.

Pelajaran itu sebenarnya sudah terpampang pada fakta betapa banyaknya kepala daerah berurusan dengan KPK. Masyarakat tak boleh membiarkan pelajaran buruk itu terulang dan terus terulang. Harus ada perlawanan sehingga kita sama-sama mendapatkan pemimpin yang bisa membawa daerah sama-sama maju. (*)