Sikap Kami: Tinggal Sebulan Lagi, Ngatiyana 'Selamatkan' Diri

TIGA nama diajukan jadi Penjabat Wali Kota Cimahi. Itu satu hal. Hal lain yang tak kalah penting adalah bagaimana Ngatiyana, wali kota saat ini, menyudahi tugasnya dengan baik dan menjadi pemimpin pertama Kota Cimahi yang terbebas dari persoalan hukum.

Ngatiyana, pensiunan tentara asal Bantul itu, akan mengakhiri tugasnya pada 22 Oktober 2022 nanti. Praktis hanya dua bulan jadi wali kota definitif. Lebih lama waktunya dihabiskan sebagai wakil wali kota dan pelaksana tugas wali kota.

Dalam konteks kepemimpinan, Kota Cimahi memang unik –baca: buruk. Seluruh wali kotanya bermasalah. Ada yang menyudahi kepemimpinannya dalam status terpidana, ada pula yang masuk penjara setelah istirahat dari wali kota.

Itoch Tochija, Atty Suharti Tochija, hingga Ajay M Priatna, semua berujung kasus korupsi. Atty dan Ajay bahkan ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi ketika masih bertahta. Itoch jadi pasien KPK setelah istrinya naik ke kursi wali kota.

Kasus mereka pun hampir serupa. Rata-rata penyalahgunaan wewenang dalam hal perizinan dan permainan proyek. Nyatalah bahwa masarakat Cimahi selalu keliru memilih pemimpinnya. Atau, bisa juga dibaca, wali kota yang terpilih, tak pernah bisa menjalankan amanah dengan baik ketika diberi kepercayaan.

Maka, menjadi tantangan bagi Ngatiyana menjadi wali kota pertama di Cimahi yang terbebas dari kasus serupa. Itu jika dia betul-betul menjalankan amanah dengan baik, sampai akhir masa jabatannya nanti.

Betapapun kepemimpinannya standar-standar saja, Ngatiyana bisa menjadikan modal tersebut jika dia ingin kembali memimpin Cimahi. Bisa jualan good and clean governance tatkala dia ikut kontestasi Pilwalkot Cimahi 2024.

Lalu, siapa yang akan menggantikannya hingga Pilwalkot berlangsung? Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sudah mengusulkan tiga nama. Mereka: Dikdik S Nugrahawan (Sekda Cimahi), Benny Bachtiar (Kadisparbud Jawa Barat), dan Hery Antasari (Kepala BPSDM Jawa Barat).

Siapa yang akan memimpin Kota Cimahi, tergantung pada keputusan Menteri Dalam Negeri. Pemprov Jabar, dalam hal ini, hanya sebagai pengusul.

Bisa saja salah satu dari tiga nama itu yang dipilih Mendagri. Tak tertutup pula pejabat lain dari Kemendagri yang ditunjuk jadi Penjabat Wali Kota Cimahi.

Siapapun yang dipercaya,  tidaklah terlalu jadi soal. Yang penting, penunjukan tersebut harus lepas dari faktor-faktor kepentingan politik yang akan meningkat menjelang 2022.

Tentu saja, bagi kita, pejabat pemimpin Cimahi tersebut, sepatutnya adalah orang yang paham betul tentang Cimahi dan birokrasi. Dengan begitu, gerak langkah Kota Cimahi takkan stagnan hingga terpilih dan dilantiknya wali kota baru. (*)