Di Momen HUT ke-81 RI, Wali Kota Ngatiyana Akui Sampah Jadi Persoalan Terberat

INILAHKORAN.ID - Di usia yang ke-81, segudang pekerjaan rumah, terutama sampah di berbagai daerah, termasuk Kota Cimahi masih menjadi pekerjaan rumah atau 'PR' yang belum mampu diselesaikan secara masif.

Kondisi ini diakui Wali Kota Cimahi, Ngatiyana sebagai persoalan berat yang tengah dihadapi pihaknya. Hal itu disampaikan Ngatiyana di momen HUT Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia, Senin (17/8/2026).

Menurutnya, kemerdekaan sejati harus diwujudkan melalui kerja nyata yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat, mulai dari persoalan sampah yang mendesak, pelayanan kesehatan yang merata hingga infrastruktur yang memudahkan mobilitas warga.

"Mengutip pesan Presiden yang disampaikan pada 14 Agustus 2026, pembangunan bukanlah beban tunggal pemerintah, melainkan kerja bersama antara pemerintah pusat, daerah dan masyarakat," kata Ngatiyana.

Ngatiyana menegaskan, prinsip inilah yang menjadi landasan seluruh langkah Pemkot Cimahi, termasuk dalam menangani persoalan yang selama ini menjadi pekerjaan rumah terberat: sampah. 

"Masalah ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan mengangkut dan membuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), karena kuota yang semakin terbatas menuntut perubahan pendekatan," tegasnya.

Oleh karena itu, lanjut Ngatiyana, Pemkot Cimahi terus memperkuat tiga pilar pengelolaan sampah, yakni program Zero to Landfill, pengelolaan di Tempat Pengolahan sampah Terpadu (TPST) Santiong berkapasitas 85 ton per hari, serta gerakan 'Sapu Jagat' yang kini melibatkan ASN hingga ke tingkat RT.

"Di Kota Cimahi, semangat tersebut diwujudkan melalui berbagai program pelayanan publik," ujarnya. 

Di sektor kesehatan, Ngatiyana menyebut, bukti nyata telah terlihat dengan pembangunan Puskesmas Cibeureum yang dirancang melayani sekitar 62 ribu warga, revitalisasi Puskesmas Melong Tengah, serta terobosan layanan rawat jalan sore di seluruh kecamatan agar warga yang bekerja tetap bisa mengakses pelayanan tanpa harus mengambil cuti.

"Sementara di bidang infrastruktur, pengoperasian Bundaran Jati mulai terasa dampaknya dalam mengurai kemacetan, sementara pembangunan Underpass Gatot Subroto–Baros terus dikawal bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memastikan berjalan sesuai rencana," paparnya.

Kendati demikian, Ngatiyana tak menafik, persoalan lingkungan, khususnya sampah tetap menjadi agenda prioritas yang membutuhkan dukungan semua pihak. 

Ia menilai, program Zero to Landfill, TPST Santiong, dan gerakan Sapu Jagat bukan sekadar nama program, namun upaya sistematis untuk mengubah pola pikir dari sekadar membuang, menjadi memilah dan mengelola. Tanpa partisipasi aktif warga, upaya pemerintah akan terasa berat. 

"Penghormatan terhadap kemerdekaan harus diwujudkan melalui komitmen bersama untuk terus bekerja dan membangun kota," tegasnya.

Ngatiyana pun mengajak seluruh warga Cimahi untuk menjadikan bendera Merah Putih bukan sekadar simbol yang dikibarkan setiap Agustus, melainkan semangat yang hidup dalam tindakan sehari-hari. 

"Bukan hanya dikibarkan, tapi diwujudkan dengan kerja keras agar masyarakat Cimahi semakin hepi," pungkasnya.