Sinkronisasi RKPD, Ade Zakir Sebut Praktisi Minta Pemda Tekankan Pembangunan Desa
Sejumlah praktisi di berbagai sektor menyoroti persoalan krusial di Kabupaten Bandung Barat (KBB) sebagai bahan masukan untuk Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 Pemerintah Daerah (Pemda) Bandung Barat.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN, Ngamprah - Sejumlah praktisi di berbagai sektor menyoroti persoalan krusial di Kabupaten Bandung Barat (KBB) sebagai bahan masukan untuk
Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 Pemerintah Daerah (Pemda) Bandung Barat.
Mereka diantaranya, Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Prof. Fernandes Simanungsong, Badan Gizi Nasional dan Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Provinsi Jawa Barat.
"Dalam amanatnya, pelaksanaan RKPD tahun 2026 ini seharusnya dilakukan pada minggu pertama bulan Desember 2024," kata Pj Bupati Bandung Barat Ade Zakir.
Ade menyebut, ada tiga narasumber yang hadir memberikan masukkan dalam Kick Off RKPD 2026 di Bandung Barat ini. Menurutnya, semua praktisi itu pihaknya undang untuk sinkronisasi dan pencerahan terkait RKPD 2026.
"Alhamdulillah tadi ada tiga narasumber yang memberikan paparan. Yang pertama Prof Fernandes dari IPDN, dari Badan Gizi Nasional karena erat kaitan dengan program prioritas pak Presiden makan bergizi gratis. Terakhir, dari Bappelitbangda Provinsi Jawa Barat," sebutnya.
Dari Prof. Fernandes, jelas Ade, beliau menekankan bahwa untuk membangun kabupaten jangan sampai melupakan desa lantaran desa merupakan perwajahan dari kabupaten itu sendiri.
"Beliau juga menekankan pentingnya kolaborasi dan memberikan contoh Badan Usaha Milik Desa atau Bumdes yang sudah berhasil," katanya.
Dikatakan Ade, Bumdes yang telah berhasil itu sejalan dengan yang disampaikan Badan Gizi Nasional di mana program makan bergizi itu dapurnya dari Bumdes.
"Jadi ada perputaran ekonomi di desa. Untuk di KBB penunjukannya kita tunggu lebih lanjut," imbuhnya.
Hanya saja, sambung Ade, arahannya satu unit pelayanan atau dapur umum itu melayani sekitar 3.500 porsi makan bergizi.
"Jumlah tersebut diberikan mulai dari anak sekolah, ibu hamil dan balita," ucapnya.
Selain itu, hal yang ditekankan dalam kegiatan ini berkaitan dengan pengentasan persoalan kemiskinan ekstrem dan stunting.
"Persoalan kemiskinan, IQ dan lainnya juga dibahas. Namun, untuk pemberian makan bergizi gratis ini bukan hal yang baru. Di Jepang dan India sudah dilaksanakan dan program ini dilakukan untuk mengupgrade SDM kita," ujarnya.
Kaitan Pembangunan Desa ini, kata Ade, Bandung Barat merupakan salah satj daerah yang beruntung lantaran sempat disambangi Menteri Desa.
"Insya Allah, ke depan desa kita ini didorong karena betul untuk membangun Indonesia dimulainya harus dari desa," katanya.
"Kalau dari Bappelitbangda Provinsi itu menekankan sinkronisasi dan aturan main dari program itu sendiri, seperti makan bergizi gratis dan lainnya," pungkasnya.***
Editor : JakaPermana

