Sipandu Jawara, Terobosan Digital Pemprov Jabar Tingkatkan Transparansi Pendapatan Daerah

INILAHKORAN, Bandung - Badan pendapatan Daerah (Bapenda) Jabar terus melakukan transformasi digital untuk mempercepat layanan, mempermudah pembayaran, sekaligus meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Langkah itu diwujudkan lewat aplikasi Sistem Informasi pendapatan Terpadu Jawa Barat (Sipandu Jawara), sebuah platform yang menyatukan seluruh sistem penerimaan pajak, retribusi, hingga pendapatan lain-lain dalam satu ekosistem digital yang terhubung secara real-time.

Kepala Bapenda Jabar Asep Supriatna mengatakan, keunggulan aplikasi ini terletak pada sifatnya yang holistik. Jika sebelumnya pengelolaan pendapatan dilakukan secara terpisah, kini semuanya bisa dipantau dan direkonsiliasi dalam satu sistem.

“Aplikasi ini hadir sebagai upaya menyatukan berbagai sistem pengelolaan pendapatan yang sebelumnya berjalan terpisah. Dengan sistem ini, rekonsiliasi bisa dilakukan secara online, pelaporan lebih valid, dan pembayaran diarahkan menggunakan metode non-tunai seperti bank, dompet digital, virtual account, hingga QRIS,” jelas Asep dikutip Rabu 17 September 2025.

Menurutnya, transformasi digital ini membawa perubahan besar dari pola manual yang rentan fragmentasi menjadi sistem modern yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel.

“Setiap rupiah yang masuk bisa tercatat dengan baik dan kembali memberi manfaat bagi masyarakat Jawa Barat. Sipandu Jawara bukan sekadar aplikasi, melainkan bagian dari upaya menghadirkan tata kelola keuangan daerah yang lebih modern dan dipercaya publik,” tegasnya.

Apresiasi terhadap inovasi Pemprov Jabar juga datang dari Anggota DPR Mulyadi. Ia menilai sistem yang dihadirkan di bawah kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi ini bisa dijadikan model bagi daerah lain di Indonesia.

“Saya berkesempatan berkunjung ke Bapenda Jabar dan menyaksikan langsung bagaimana sistem penerimaan termonitor secara online. Ini terobosan yang harus dijadikan contoh di setiap daerah supaya transparansi dan akuntabilitasnya terjaga,” ujarnya.

Mulyadi menambahkan, Jawa Barat bahkan berhasil mencatat kemandirian fiskal yang kuat karena pendapatan Asli Daerah (PAD)-nya mampu melampaui transfer pusat.

“Lima tahun saya di Banggar DPR RI, saya melihat justru Jawa Barat berbeda. Transfer pusat malah kalah dibanding PAD, terbalik dari daerah lain. Ini harus jadi percontohan nasional,” katanya.

Ia pun mengapresiasi gaya kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi yang dinilai visioner dalam menggali potensi pendapatan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Pak Gubernur begitu gencar berimprovisasi meningkatkan pelayanan masyarakat dari berbagai aspek. Tujuannya jelas, agar kontribusi PAD bisa maksimal untuk pembangunan Jabar dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.