Soal EODB, Pemprov Jabar Belajar Dari New Zealand
Sekretaris Daerah Jabar, Iwa Karniwa mengatakan, pihaknya akan belajar dari New Zealand guna meningkatkan peringkat indeks kemudahan berusaha alias Ease of Doing Business (EODB).
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAH, Bandung-Sekretaris Daerah Jabar, Iwa Karniwa mengatakan, pihaknya akan belajar dari New Zealand guna meningkatkan peringkat indeks kemudahan berusaha alias Ease of Doing Business (EODB). Hal itu dia sampaikan usai membuka Seminar Internasional Digital Governance Easy of Doing Business di Bale Rumawat Universitas Padjadjaran, Jalan Dipatiukur, Kota Bandung, Senin(25/2/2019).
Pada kesempatan ini, Unpad mengundang representasi New Zealand untuk hadir mengisi materi dalam seminar dan workshop.
"Seminar ini merupakan kolaborasi dengan New Zealand, karena New Zealand salah satu yang indeksnya paling tinggi. Sehingga kita mau belajar," ujar Iwa.
Iwa sampaikan, memang secara umum EODB Indonesia mengalami peningkatan. Misalnya saja pada peringkat di bidang pendaftaran properti, mendapatkan listrik, mendapatkan pinjaman, pembayaran pajak hingga penyelesaian pailit.
Hanya saja, lanjut dia, terkait indikator kemudahan pelayanan perizinan di Indonesia masih tergolong lemah. Karena itu, pihaknya memanfaatkan kesempatan ini guna mengevaluasi kinerja, khususnya di Jabar.
"Kita mau belajar dalam rangka membantu pemerintah Indonesia dan Jabar untuk membantu meningkatkan poin yang menurun itu," katanya.
Adapun hal yang akan pihaknya dorong yaitu menggalakkan sistem submisi perizinan terpusat atau online single submisson system. Menurut dia, hal tersebut masih perlu ditingkatkan.
"Sekarang (perizinan) sudah bisa dalam hitungan waktu, beberapa jam. Kita sedang tingkatkan. Sehingga sistem online single submisson itu kita dorong," katanya.
Begitu pula terkait teknis di setiap OPD, di mana harus benar-benar di bawah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Hal ini dilakukan agar bisa lebih efektif.
"Sehingga dari segi waktu dan kecepatan itu akan sangat cepat," katanya.
Dalam hal ini, Iwa sampaikan, telah mengintruksikan kepada Dinas Penanaman Modal untuk membuat konsep surat. Mengingat, landasan regulasinya sudah ada.
"Perdanya juga peraturan gubernurnya sudah ada. Sehingga ini yang kita dorong," pungkasnya.
Editor : inilahkoran
