Soal Mekanisme Pilkada di Tangan DPRD, Wahyu Widyatmoko Bilang Opsi Itu Layak dan Ongkos Poitik Lebih Efisien

INILAHKORAN.ID - Wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali bergulir setelah disinggung Presiden Prabowo Subianto.

Wacana yang diklaim lebih efisien dari sisi pembiayaan dan mampu mengurangi gesekan politik. Selain itu, gagasan yang juga diterapkan di sejumlah negara ini mendapatkan tanggapan positif dari Ketua DPRD Kota Cimahi Wahyu Widyatmoko.

Namun, politisi PKS Kota Cimahi itu juga mengakui dampaknya pada hak memilih warga secara langsung. Menurutnya, wacana ini menjadumi opsi yang layak dipertimbangkan, terutama untuk menekan biaya politik yang selama ini membengkak dalam Pilkada langsung.

"Secara pribadi, saya melihat dari cost politic memang bisa lebih efisien. Enggak sebesar pengeluarannya untuk pemilihan kepala daerah secara langsung," ujar Wahyu baru-baru ini.

Wahyu menuturkan, Pilkada langsung membutuhkan anggaran skala besar karena melibatkan proses berlapis, yakni mulai dari sosialisasi, penyelenggaraan oleh KPU, pengawasan Bawaslu, hingga pendanaan saksi di lapangan oleh partai dan kandidat.

"Kalau pemilihan secara langsung itu ada sekian ratus TPS. Kemarin pilkada saja setengah dari pemilu, itu juga membutuhkan biaya yang cukup besar," tuturnya.

Tak cuma itu, beban tidak hanya ditanggung anggaran, tetapi juga partai dan kandidat secara pribadi, mulai dari kebutuhan saksi, logistik kampanye, hingga operasional tim sukses yang menjangkau tiap RT dan RW.

"Biaya saksi itu luar biasa besarnya. Saya merasakan langsung ketika kemarin menjadi bagian dari sebuah partai. Effort dan tenaga yang dikeluarkan sangat besar," bebernya.

Sebaliknya, jika pemilihan dilakukan oleh DPRD, beban anggaran dapat dipangkas drastis. Proses hanya melibatkan 45 anggota dewan dan selesai dalam waktu singkat, tanpa pembiayaan TPS besar-besaran, mobilisasi massa, dan risiko sengketa hasil yang tinggi.

"Kalau dipilih oleh DPRD itu otomatis lebih efektif dari sisi anggaran, dan untuk menghindari konflik bisa diantisipasi, bahkan mungkin hampir tidak ada," katanya.

Wahyu juga meyakini bahwa wacana yang dilontarkan Presiden berangkat dari kajian mendalam, baik dari aspek politik maupun pembiayaan negara.

"Yang disampaikan Pak Presiden mungkin sudah berdasarkan kajian-kajian, hitungan-hitungan politik, atau hal-hal lain," ujarnya.

Meski mendukung efisiensi, Wahyu tidak menutupi kenyataan bahwa perubahan sistem tidak serta-merta menghapus praktik politik uang. Peluang penyimpangan tetap ada, baik dalam sistem langsung maupun perwakilan.

"Bukan berarti ketika pemilihan DPRD tidak terjadi juga. Bisa jadi juga (terjadi). Money politic tetap harus diantisipasi, apapun sistemnya," tegasnya.

Wahyu berharap pemerintah pusat menyiapkan regulasi pencegahan yang tegas bila wacana ini akhirnya disahkan. "Contoh sistem untuk menghindari money politic seperti apa? Itu sulit memang, tetapi perlu dicegah," katanya.

Salah satu dampak terbesar yang diakui Wahyu adalah hilangnya hak warga untuk memilih kepala daerah secara langsung. Mereka akan menentukan pemimpin melalui representasi partai, bukan dengan tangan sendiri.

"Masyarakat tidak akan bisa memilih secara langsung siapa kepala daerahnya. Itu nanti harus disosialisasikan jauh-jauh hari," ucapnya.

Menurutnya, kondisi ini akan menggeser orientasi pemilih di pemilu legislatif. Masyarakat akan lebih memilih partai yang mereka yakini dapat mengusung calon kepala daerah sesuai preferensi mereka, mirip pola saat memilih partai pendukung calon presiden.

"Kalau kecenderungan ke Pak Prabowo, ya memilih partai pengusungnya. Begitu juga yang ke Pak Anies atau Pak Ganjar," jelasnya.

Dengan pengalokasian anggaran yang lebih optimal, Wahyu melihat potensi dana yang tadinya digunakan untuk Pilkada dapat dialokasikan ke kebutuhan pembangunan.

Waktu penyelenggaraan juga bisa dipersingkat dari berhari-hari menjadi hanya satu hari tanpa sengketa panjang. "Relatif tidak ada perselisihan. Karena memang suaranya hanya 45," katanya.

Ditanya soal kesiapan menghadapi risiko, Wahyu memastikan DPRD Cimahi siap menghadapi segala kemungkinan.

"Secara pribadi dan lembaga, saya lihat tidak ada masalah. Apapun nanti sistem pemilihan kepala daerah, ketika itu ditetapkan insya Allah kita siap," tegasnya.