Tahun Ini, Pemkab Bandung Renovasi 2.432 Rutilahu
Pada 2019 ini, Pemerintah Kabupaten Bandung akan memperbaiki 2.432 Rumah Tidak Layak Huni ( rutilahu).
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAH, Bandung- Pada 2019 ini, Pemerintah Kabupaten Bandung akan memperbaiki 2.432 Rumah Tidak Layak Huni ( rutilahu).
Rinciannya, dari APBD Kabupaten Bandung sebanyak 1.142 unit, APBD provinsi Jabar sebanyak 880 unit, Bantuan Gubernur (Bangub) 40 unit, APBN 170 unit dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) 200 unit.
Hal tersebut terungkap dalam Sosialisasi Fasilitasi dan Stimulasi Perbaikan Rutilahu yang berlangsung di Gedung Mohamad Toha komplek Pemkab Bandung di Soreang, Selasa (26/03/2019).
Dalam kegiatan tersebut, Bupati Bandung Dadang M Naser mengatakan, BSPS merupakan salah satu program pemerintah pusat dalam mengatasi persoalan rutilahu.
Sejalan dengan program nasional tersebut, Pemkab Bandung menindaklanjutinya dengan meluncurkan program perbaikan rutilahu untuk keluarga kurang mampu yang berbasis komunitas.
“Artinya, kami menggunakan pendekatan pembangunan lingkungan melibatkan masyarakat sebagai pelaku,” ujar Dadang.
Dadang menjelaskan, perbaikan rutilahu bersumber dari APBD Kabupaten Bandung sejak 2006 silam.
“Pada program rutilahu tahun ini, pemerintah daerah mengalokasikan dana stimulan sebesar 17 milyar, setiap unitnya mendapatkan 15 juta. Pengelolaan dana stimulan ini nantinya akan dilaksanakan oleh Bumdes (Badan Usaha Milik Desa) atau Bumkel (Badan Usaha Milik Kelurahan),” katanya.
Dadang melanjutkan, diharapkan dengan kegiatan ini dapat mengurangi jumlah rutilahu di Kabupaten Bandung. Serta memotivasi masyarakat untuk berswadaya serta bergotong royong dalam mewujudkan rumah yang layak huni, sehat, nyaman dan lingkungan yang tertata.
“Saya berharap semua stakeholder dapat berkomitmen untuk mendukung dan menggerakkan program rutilahu ini. Pihak swasta juga dapat berpartisipasi melalui dana CSR pada pembangunan rumah layak tersebut. Dengan adanya sinergitas ini, Insyaallah kita akan lebih cepat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung," ujarnya.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Kadisperkimtan) Kabupaten Bandung, Erwin Rinaldi, menambahkan, kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait aturan teknis dalam pelaksanaanya nanti.
“Selain camat, kades dan lurah, kami juga mengundang bumdes-bumdes di Kabupaten Bandung. Karena nantinya, bumdes ini akan menjadi penyalur anggaran kepada penerima manfaat program rutilahu,” katanya.
Dirinya berpendapat, cukup berat untuk menyelesaikan rutilahu secara total, meskipun anggaran yang dipersiapkan sangat besar.
“Program ini adalah stimulan, karena banyak sekali solusi untuk memperbaiki rutilahu di Kabupaten Bandung, diantaranya menggunakan CSR atau partisipasi masyarakat sendiri. Sesuai arahan bapak bupati, tumbuhkanlah rasa peduli kita kepada tetangga, bahu membahu saat tetangga kita membutuhkan,” katanya.
Erwin menekankan, pengelolaan anggaran harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Menurutnya, perbaikan rutilahu sendiri merupakan program yang bersifat sosial untuk mengentaskan kemiskinan, bukan tempat mencari keuntungan.
“Dari 15 juta tersebut akan dialokasikan sebesar 200 ribu untuk Bumdes, karena pertanggungjawaban administrasi tetap harus dikerjakan oleh Bumdes dan 800 ribu untuk upah. Kita akan kelola dengan transparan agar tidak ada kecurigaan di lapangan. Mari kita bersama-sama memonitornya," katanya.
Erwin juga meminta masyarakat untuk menginformasikan jika menemukan rutilahu di lingkungannya.
“Masyarakat yang menemukan rutilahu harap segera konfirmasi kepada kami, kami cek apakah sudah masuk program kami atau belum. Jika belum, kami akan mencari solusi secepat mungkin," ujarnya.
Editor : inilahkoran
