Tanggani Potensi Banjir di Bojong Kulur, Mulyadi Kemenpupr Normalisasi Sungai Cileungsi

INILAHKORAN, Gunung Putri-Melakukan kunjungan kerja ke Daerah Aliran Sungai (DAS) Cileungsi di Desa Bojong Kulur, Gunung Putri, Kabupaten Bogor.

Anggota Komisi V DPR RI Mulyadi meminta Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupr) memiliki time plan dan action plan normalisasi Sungai Cileungsi.

Hal itu, agar kedatangan 13 anggota Komisi V DPR RI pada hari ini membawa dampak posiif yang nyata bagi masyarakat terdampak bencana alam banjir. Mulyadi juga berkaca bahwa sebelumnya, lokasi yang sama sudah dikunjungi menteri-menteri dan juga Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

"Kami tak ingin kunjungan kerja hari ini seremonial belaka, saya minta Ditjen PSDA Kemenpupr membuar time plan dan action plan normalisasi Sungai Cileungsi maupun Sungao Cikeas, agar warga tidak lagi terdampak bencana banjir," kata Mulyadi ketika dihubungi wartawan, Kamis, 9 Februari 2023.

Mulyadi menuturkan, hasil dari kunjungan kerja hari ini. program normalisasi masuk tahap studi Land Acquisition and Resetlement Action Plan (Larap) yaitu kajian dampak sosial ekonomi penyiapan lahan oleh Kemenpupr.

Selanjutnya penyiapan lahan dilakukan oleh Pemkab Bogor dan selanjutnya pekerjaan konstruksi dibiayai Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) melalui Kemenpupr.

"Kalau studi Larap selesai di Bulan Juni nanti, maka lahan untuk upaya normalisasi Sungai Cileungsi bisa dituntaskan pada tahun ini. Semoga proyek fisik insfrastruktur normalisasinya bisa dikerjakan di Tahun 2024 mendatang. Saya sebagai anggota badan anggaran (Banggar) DPR RI akan mengawal tuntas anggaran normalisasi Sungai Cileungsi," tutur pria asli Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor ini.

Ia juga meminta ada tindakan hukum terkait bangunan terutama pabrik yang melanggar aturan gais sepadan sungai (GSS) hingga menjadikan DAS Cileungsi maupun Cikeas menjadi daratan.

"Saya minta pabrik atau perumahan elit yang melanggar aturan GSS  atau penyempitan lebar sungai ditindak tegas secara hukum, hal itu agar ada efek jera dan bagian dari upaya mengembalikan lahan tersebut menjadi sungai lagi," pintanya.

Dalam kunjungan kerja spesifik ke DAS Cileungsi, para anggota Komisi V DPR RI juga didampingi Ditjen Sumber Daya Air Kemenpupr, pejabat Pemkab Bogor dan Komunitas Peduli Sungai Cileungsi Cikeas (KP2C).