Tanpa Izin, Warga Cirata Kaget Namanya Dicatat Bacalon Bupati Bandung Barat Jalur Perseorangan 

Pencatutan nama warga menjadi salah satu pendukung bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat dari jalur perseorangan untuk Pilkada 2024 di Kabupaten Bandung Barat (KBB) kian marak terjadi.

Tanpa Izin, Warga Cirata Kaget Namanya Dicatat Bacalon Bupati Bandung Barat Jalur Perseorangan 
Ilusttrasi
Iskandar misalnya, warga Kampung Cirata, Desa Ciroyom, Kecamatan Cipeundeuy, Bandung Barat ini mengaku kaget dan heran lantaran namanya dicatut sebagai pendukung bakal calon perseorangan di Pilkada Bandung Barat 2024. 
Pasalnya, berusia 53 tahun ini tak pernah bertemu atau bahkan berinteraksi langsung dengan bakal calon perseorangan atau tim suksesnya terkait komitmen dukungan.
Tak hanya itu, pria paruh baya ini juga tak pernah memberikan data kependudukan berupa kartu tanda penduduk (KTP) untuk dipakai sebagai syarat dukungan calon perseorangan.
"Saya kaget waktu temen bilang kalau saya jadi salah satu warga yang dukung calon perseorangan. Pas liat online ternyata benar ada data KTP saya dipakai jadi syarat daftar ke KPU," kata Iskandar belum lama ini.
Seperti diketahui, salah satu syarat pencalonan agar bisa lolos sebagai kontestan pada Pilkada 2024, paslon dari jalur perseorangan yang mendaftar lewat jalur non partai harus mengumpulkan bukti dukungan KTP dan surat pernyataan dukungan dari minimal 85.662 orang warga Bandung Barat atau 6,5 persen dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT).
"Kalau kaya gini saya seperti ditulis tonggong. Masalahnya, ini bukan saja perkara pencurian data, tapi saya ini pengurus partai yang punya calon sendiri," ungkap Iskandar.
"Kalau nanti ketahuan, masa saya dukung calon di luar partai, kan gak lucu," ucapnya.
Berdasarkan data KPU KBB, pasangan perseorangan Pilkada Bandung Barat telah mengumpulkan syarat dukungan 94.837 orang di Sistem Informasi Pencalonan (Silon). 
Petugas KPU saat ini telah merampungkan tahapan verifikasi faktual. Namun demikian, Iskandar mengaku tak pernah jadi sasaran verifikasi faktual meski datanya tercatat dalam nama pendukung calon perseorangan. 
"Saya enggak pernah didatangi calon atau tim suksesnya. Saya juga gak pernah bertemu petugas verifikasi faktual. Sekarang saya bingung kalau mau hapus data ke mana," ujarnya.
Iskandar berharap, calon perseorangan datang langsung ke rumah warga dan menyampaikan keinginannya secara baik-baik. 
"Jangan tiba-tiba KTP sudah dipakai tanpa permisi. Terus buat KPU, saya harap selektif karena ini menyangkut data individu seseorang," tandasnya.***


Editor : JakaPermana