Tergiur Kerja di Maluku Utara, Warga Pangalengan Malah Terlantar dan Kehabisan Ongkos

Tujuh warga Pangalengan terlantar di Halmahera, Maluku Utara, setelah pekerjaan bangunan yang dijanjikan tak berjalan sesuai harapan. Polresta Bandung memfasili

Tergiur Kerja di Maluku Utara, Warga Pangalengan Malah Terlantar dan Kehabisan Ongkos
Kapolresta Bandung Kombes Pol Tri Suhartanto

INILAHKORAN.ID – Niat mencari penghidupan lebih baik justru membawa tujuh warga Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, ke situasi sulit. Tergiur tawaran bekerja sebagai buruh bangunan di Halmahera, Maluku Utara, mereka harus menghadapi ketidakpastian pekerjaan, kesulitan ekonomi, hingga terlantar ribuan kilometer dari kampung halaman.

Beruntung, kondisi mereka akhirnya mendapat perhatian Polresta Bandung. Melalui Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim), kepolisian berkoordinasi dengan jajaran kepolisian di Maluku Utara hingga berhasil memfasilitasi kepulangan tujuh warga tersebut ke Kabupaten Bandung.

Kapolresta Bandung Kombes Pol Tri Suhartanto mengatakan, langkah tersebut merupakan bentuk tanggung jawab kepolisian dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, termasuk warga yang mengalami kesulitan di luar daerah.

Persoalan ini bermula pada awal Oktober 2026. Seorang pria bernama Andi menawarkan pekerjaan proyek pembangunan di kawasan rumah sakit di Halmahera kepada Asep. Tawaran tersebut kemudian diteruskan kepada Dadang untuk mencari tenaga kerja.

Karena kesulitan mendapatkan pekerja, Dadang meminta bantuan Iding untuk melakukan perekrutan. Sejumlah warga akhirnya bersedia berangkat dengan harapan memperoleh penghasilan lebih baik demi memenuhi kebutuhan keluarga.

Pada 12 Oktober 2026, sebanyak 10 pekerja diberangkatkan menuju Jakarta sebelum melanjutkan perjalanan udara ke Ternate, Maluku Utara, sehari kemudian. Seluruh biaya keberangkatan disebut ditanggung Andi.

Awalnya, pekerjaan berjalan normal. Namun, baru sekitar lima hari bekerja, persoalan mulai muncul setelah kelompok pekerja lain mengklaim material pembangunan yang digunakan merupakan bagian dari pekerjaan mereka.

Situasi tersebut membuat para pekerja asal Pangalengan tidak nyaman. Mereka akhirnya memilih mundur dari proyek dan meninggalkan lokasi pekerjaan.

Harapan mendapatkan pekerjaan pengganti sempat muncul ketika seorang warga setempat menawarkan pekerjaan pembangunan rumah. Tawaran itu diterima karena mereka membutuhkan penghasilan untuk bertahan hidup sekaligus mengumpulkan ongkos pulang ke Kabupaten Bandung.

Namun, setelah bekerja selama 22 hari, mereka dilaporkan hanya menerima upah Rp1,5 juta. Jumlah tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup, terlebih membiayai perjalanan pulang.

Tanpa pekerjaan dan penghasilan memadai, para pekerja akhirnya terlantar di Desa Nurweda, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara. Kantor desa setempat menjadi salah satu tempat keberadaan mereka.

Informasi mengenai kondisi warga tersebut kemudian sampai kepada Polresta Bandung. Satreskrim bergerak melakukan komunikasi dan koordinasi dengan kepolisian di wilayah Halmahera untuk memastikan keberadaan mereka sekaligus membantu proses pemulangan.

Dari hasil koordinasi tersebut, tujuh warga berhasil difasilitasi kembali ke Kabupaten Bandung. Mereka masing-masing berinisial PAA (20), I (65), R (24), OD (38), DS (60), S (38), dan U (26).

Sementara itu, MYF (33) tercatat sebagai pelapor dalam penanganan peristiwa tersebut.

Tri Suhartanto menegaskan, tugas kepolisian tidak sebatas menjaga keamanan dan menegakkan hukum, tetapi juga memberikan perlindungan serta bantuan kemanusiaan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Dalam penanganan peristiwa ini, Polresta Bandung turut mengumpulkan dokumen pendukung, termasuk tiket keberangkatan dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Maluku Utara dan tiket perjalanan kepulangan para pekerja.

Peristiwa tersebut menjadi pengingat bahwa tawaran pekerjaan di luar daerah perlu dicermati sebelum diterima. Di balik janji memperoleh penghasilan lebih baik, pekerja dapat menghadapi risiko ketika informasi mengenai pekerjaan, pemberi kerja, dan kesepakatan upah tidak jelas.

Masyarakat diimbau lebih selektif sebelum menerima tawaran kerja, terutama yang mengharuskan bepergian jauh dari kampung halaman. Identitas pemberi kerja, lokasi proyek, besaran upah, sistem pembayaran, fasilitas tempat tinggal, hingga kepastian kepulangan perlu dipastikan sejak awal.

Sebab, bagi masyarakat yang menggantungkan hidup dari pekerjaan harian, kehilangan pekerjaan jauh dari keluarga bukan sekadar persoalan penghasilan. Ketika biaya hidup dan ongkos pulang tak lagi tersedia, mereka bisa terjebak dalam situasi yang sulit untuk diatasi.


Editor : Ahmad Sayuti