Terima Aspirasi Atlet, Pemda KBB Bakal Berikan Dana Hibah Langsung ke Cabor
Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bandung Barat (KBB) bakal memberikan dana hibah keolahragaan langsung kepada induk olahraga atau cabang olahraga (Cabor).
INILAHKORAN, Ngamprah - Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bandung Barat (KBB) bakal memberikan dana hibah keolahragaan langsung kepada induk olahraga atau cabang olahraga (Cabor).
Kebijakan tersebut dilakukan menyusul banyaknya aspirasi dari para atlet yang mengeluhkan tidak menerima uang dan lain sebagainya.
"Makanya kita ingin pemberian hibah itu langsung ke induk olahraganya dan itu akan kita atur di kemudian hari," ungkap Bupati Bandung Barat, Hengki Kurniawan saat ditemui di Padalarang, Senin 16 Januari 2023.
Tak hanya itu, terkait bonus atlet ini pihaknya pun telah menginstruksikan Kadispora KBB, Imam Santoso untuk membuat skema terlebih dahulu.
"Karena waktu itu pak Ludi saat menjabat Kadispora melihat kondisi keuangan Pemda KBB yang mengalami defisit, misalnya untuk yang meraih medali emas kita ganjar sebesar Rp 35 juta dan itu semua masih skema," jelasnya.
Kemudian, lanjut dia, pihaknya pun sempat meminta Kadispora juga secara regulasi bisa atau tidak menambah bonus atlet dari biaya tak terduga (BTT).
"Kita punya BTT sebesar Rp 25 miliar dan bisa tidak secara regulasi menambah bonus atlet agar tidak ada pengurangan dan komunikasi itu dilakukan pada 9 Januari 2023," ujarnya.
Setelah itu, sambung dia, pihaknya pun juga sudah berkomunikasi dengan Bapelitbangda dan Kepala BKD untuk mencari solusi terbaik.
"Jadi dukungan pemerintah terhadap olahraga, khususnya para atlet sangat jelas. Namun, outputnya pun harus jelas juga karena APBD ini uang rakyat dan harus dipertanggungjawabkan," ucapnya.
Disinggung terkait nominal dana hibah yang diberikan kepada KONI KBB sebesar Rp 500 juta, ia menjelaskan, tentunya dana hibah tersebut bisa ditambah lantaran eksekutif maupun legislatif sangat mendukung kemajuan olahraga di Kabupaten Bandung Barat.
"Artinya, salah kalau Ketum KONI KBB menyampaikan bahwa APBD itu produk eksekutif. Kan, legislatif juga terlibat dalam prosesnya," ucapnya.
Menurutnya, kalau Pemda KBB disebut tidak mendukung mungkin hanya emosional pribadi dari Ketum KONI KBB lantaran mungkin ada kepentingan yang ingin dicapai.
"Sekarang minta Rp 9 miliar dasarnya apa, kan harus jelas landasannya dan apakah sudah ada komunikasi dengan Dispora KBB," tuturnya.
Ia menilai, komunikasi bisa dilakukan tidak harus selalu dengan Bupati Bandung Barat, namun bisa melalui OPD, seperti dengan Dispora KBB.
"Karena dengan adanya kesibukan lain juga yang harus saya kerjakan. Kalaupun ada keinginan untuk audiensi dan lainnya juga bisa melalui leading sektor, yaitu Dispora," ujarnya.*** (agus satia negara)
