Terima Aspirasi Soal Sesar Lembang, Ketua Komisi IV DPRD KBB Dorong Pemda Gencarkan Mitigasi Bencana
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) Nur Djulaeha mendorong Pemkab Bandung Barat meningkatkan sistem mitigasi bencana menyusul adanya aktivitas Sesar atau Patahan Lembang.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN, Ngamprah - Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) Nur Djulaeha mendorong pemkab Bandung Barat meningkatkan sistem mitigasi bencana menyusul adanya aktivitas Sesar atau Patahan Lembang.
Diketahui, sesar lembang terdeteksi mengalami peningkatan aktivitas hingga menimbulkan rentetan aktivitas seismik. Di pertengahan Agustus 2025, gempa akibat sesar lembang terjadi sebanyak tiga kali dalam sepekan.
Tiga gempa magnitudo rendah itu terjadi pada Kamis 14 Agustus 202 dengan M 1,8, lalu kembali terjadi pada Selasa 19 Agustus 2025 dengan M 2,3 dan Rabu 20 Agustus 2025 dengan M 1,7.
"Sampai saat ini pergeseran sesar lembang ini masih terjadi, sehingga kami mendorong pemerintah untuk tidak mengabaikan kondisi saat ini," kata Nur Djulaeha saat ditemui, Selasa 26 Agustus 2025.
Bahkan, sambung Nur, Pemda harus mempersiapkan langkah antisipasi dengan menyiapkan mitigasi kebencanaan mulai edukasi atau pelatihan kebencanaan hingga ke masyarakat di grass root.
Sebab, edukasi dan pelatihan kebencanaan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang memberikan dasar hukum untuk mengintegrasikan pendidikan siaga bencana ke dalam program pembangunan, termasuk pendidikan formal, nonformal, dan informal.
"Selain itu, Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan peraturan terkait lainnya, seperti Peraturan BNPB No. 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Penanggulangan Bencana," paparnya.
Oleh karena itu, lanjut Nur, Komisi IV sangat mendorong terlaksananya edukasi, pelatihan dan sosialisasi mitigasi bencana di Kabupaten Bandung Barat.
Apalagi, di daerah yang masuk zona atau jalur sesar lembang, seperti di Ngamprah, Cisarua, Parongpong dan Lembang.
"Kita berharap leading sektor dalam hal ini BPBD Bandung Barat bisa melaksanakan sosialisasi secara masif hingga ke lapisan bawah masyarakat," ujarnya.
Kendati menurut informasi sosialisasi sudah dilakukan, namun Nur mengakui dirinya banyak dihubungi masyarakat yang menanyakan terkait sesar lembang.
"Informasinya katanya sudah, tapi masyarakat masih banyak yang belum tahu. Mereka nanya ke saya apa sesar lembang dan bagaimana upaya mitigasinya," jelasnya.
Nur mengaku khawatir akan ada banyak korban yang terdampak jika suatu waktu sesar lembang ini benar-benar terjadi. Sehingga perlu adanya mitigasi bencana baik itu saat ataupun sesudah terjadi.
"Upaya kesiapsiagaan harus dilakukan pemerintah. Termasuk, masalah anggaran kebencanaan juga harus mulai dipikirkan bagaimana kalau seandainya terjadi karena kita tidak tahu kapan bencana itu terjadi," tandasnya.*** (agus satia negara)
Editor : Ahmad Sayuti


