Terkendala Pasokan Air, Mayoritas SPPG di Kota Tasikmalaya Belum Kantongi SLHS MBG

Sejauh ini, baru sebanyak 54 dapur SPPG di Kota Tasikmalaya telah mengantongi SLHS untuk menyediakan MBG kepada anak peserta didik. 

Terkendala Pasokan Air, Mayoritas SPPG di Kota Tasikmalaya Belum Kantongi SLHS MBG
Kepala Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya Asep Hendra Hendriyana mengatakan, untuk menjalankan program MBG tersebut saat ini pihaknya mencatat lebih dari 115 dapur SPPG yang terdata. (n nurohman)

INILAHKORAN.ID - Sejauh ini, baru sebanyak 54 dapur SPPG di Kota Tasikmalaya telah mengantongi SLHS untuk menyediakan MBG kepada anak peserta didik. 

Kepala Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya Asep Hendra Hendriyana mengatakan, untuk menjalankan program MBG tersebut saat ini pihaknya mencatat lebih dari 115 dapur SPPG yang terdata.

Sisanya, puluhan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) lainnya masih dalam proses pengajuan dan pemeriksaan sertifikat laik higiene sanitasi (SLHS) penyediaan menu makanan bergizi gratis (MBG).

“Data di kami itu sudah di atas 115 dapur. Dari jumlah tersebut, sekitar 86 dapur sudah mengajukan sertifikat SLHS, dan yang sudah keluar sebanyak 54,” ujarnya saat ditemui usai rapat evaluasi program MBG Kota Tasikmalaya bersama Badan Gizi Nasional (BGN), Jumat (10/4/2026).

Menurutnya, belum seluruhnya pengajuan SPPG dapat disetujui karena masih ada sejumlah kendala dalam proses verifikasi SLHS. Terutama terkait standar kesehatan lingkungan.

Dia menjelaskan, beberapa dapur SPPG masih ditemukan memiliki kualitas air yang tidak memenuhi syarat, bahkan setelah dilakukan penanganan berulang.

“Ada yang airnya bermasalah, dan kami tidak ingin itu menjadi problem. Masih ditemukan mikroorganisme berbahaya, sehingga harus dilakukan treatment. Bahkan ada yang sudah tiga kali treatment belum hilang,” katanya.

Dinas Kesehatan pun merekomendasikan penggunaan air kemasan galon sebagai solusi sementara, sembari menunggu perbaikan sistem air bersih di lokasi dapur SPPG.

Selain faktor air, proses verifikasi juga mencakup pemeriksaan kesehatan penjamah makanan serta kelayakan peralatan dapur.

“Jadi ada yang alatnya sudah bagus, orangnya sudah tes kesehatan, tapi airnya belum memenuhi syarat. Atau sebaliknya,” jelasnya.

Dia menegaskan, dapur SPPG yang telah mengantongi SLHS merupakan dapur yang telah memenuhi seluruh aspek penilaian, baik dari sisi sumber daya manusia, peralatan, hingga kualitas air dan pendukung lainnya.

“Yang 54 itu sudah memenuhi kualifikasi, baik dari orangnya, alatnya, airnya, semuanya sudah sesuai standar,” tegasnya.

Terkait dapur SPPG yang belum mendaftar,  Dinas Kesehatan bersama koordinator wilayah akan terus mendorong percepatan pengajuan sertifikasi SLHS.


Editor : Doni Ramdhani