Tinggal Menunggu Ini, TPPAS Legok Nangka Siap Lelang

INILAH, Bandung-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat masih menunggu menunggu persetujuan prinsip VGF (Viability Gate Fund) dari Kemenkeu terkait Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS), Regional Legok Nangka. Padahal pelaksanaan lelang sudah siap sejak November 2019 kemarin.  

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jabar Bambang Riyanto mengatakan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil telah menyurati lagi ke pusat, yaitu pada Kemenko Maritim dan Investasi terkait hal tersebut.

"Sampai sekarang (VGF) belum keluar. Kita sudah kirim surat lagi ke Menko Maritim," ujar Bambang Riyanto.

Bambang mengaku, pihaknya sudah dua kali melakukan rapat, termasuk dengan Sekretaris Kabinet (Setkab). Di mana, pusat menjanjikan usulan tersebut masuk ke Menteri Keuangan pada akhir Januari ini. 

"Jadi kalau bisa segera ditandatangani oleh Menteri maka Februari ini sudah bisa kita lakukan lelalang," katanya.

Adapun pada agenda rapat 15 Januari lalu, intinya semua pihak menyetujui terkait perlunya segera dikeluarkan izin prinsip VGF untuk Legok Nangka. Selain itu, dilampirkan masukan-masukan untuk Kemenkeu  sebagai pertimbangan dari masing-masing institusi untuk bahan keputusan Kemenkeu.

"Hasil rapatnya dijabarkan dalam bentuk surat dari Sekab ke Menteri Keuangan," katanya.

Menurut Bambang, hingga saat ini Menkeu belum merespon padahal provinsi sudah siap. Karena, sebenarnya target Pemprov Jabar, November rencananya mulai tender. Namun, hingga saat ini belum keluar surat dari Kemenkeu tersebut.

"Intinya kami sudah siap menggelar lelang dan menunggu persetujuan," katanya.

Lebih lanjut, Bambang menyampaikan, pemerintah pusat pun sempat melihat kondisi Legok Nangka dan Sarimukti secara langsung.  "Sarimukti kan sudah diperpanjang karena Legok Nangka ngulur-ngulur terus. Ya, Sarimukti khawatirnya keburu habis," imbuhnya. 

Adapun perpanjangan Sarimukti sendiri, dia mengatakan, disesuaikan dengan pembangunan Legok Nangka. Bambang menilai, masalah waktu ini sangat krusial. Karena, Legok Nangka seharusnya bisa selesai dibangun seiring berakhirnya perpanjanhan Sarimukti. 

"Semua sepakat harus segera dikeluarkan surat dari kementerian itu. Yakni, akan dikeluarkan akhir bulan ini. Kami sangat menunggu," katanya.

Kendati demikian, dia optimis surat tersebut akan segera keluar. Bilamana Februari surat tak kunjung ada, maka Gubernur Jabar kembali harus berkonsultasi ke pusat. 

"Kalau tak ada kejelasan juga, karena sudah krusial dengan waktu, maka Pak Gubernur harus bersikap. Batasnya, akhir Februari harus ada kejelasan. Kan 2023, Sarimukti berakhir," katanya.

Sementara itu, Gubernur Jabar Ridwan Kamil membenarkan pihaknya masih menunggu keputusan dukungan subsidi pengolahan sampah dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk segera melaksanakan lelang. 

Dia berharap, kepastian subsidi dari Kemenkeu segera ada kejelasan. Agar, Pemprov Jabar bisa menggelar lelang secepatnya.

"Saya mau rapat dalam waktu dekat karena menunggu dukungan subsidi janji dari Kemenkeu kan suratnya belum turun. Padahal, komitmen rapat kabinet kan akan mendukung," ujar Ridwan Kamil. (Riantonurdiansyah)