Wabup Bandung Barat Bakal Kumpulan Camat dan Kades Tanggapi Ancaman KDM Soal Penghentian Bantuan 

INILAHKORAN, Ngamprah - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat bakal mengumpulkan seluruh camat dan kepala desa di wilayahnya untuk menindaklanjuti arahan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi terkait pengelolaan sampah.

Diketahui, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengancam bakal menghentikan atau mengurangi bantuan kepada kabupaten/kota, kelurahan, dan desa yang gagal mengelola sampah sesuai aturan Kementerian Lingkungan Hidup.

Ancaman itu berlaku untuk semua daerah tanpa terkecuali. Pemprov Jabar pun menilai pengelolaan sampah harus menjadi program prioritas kepala daerah demi menuntaskan darurat sampah di wilayahnya.

Langkah tersebut sebagai bentuk komitmen orang nomor satu di Jawa Barat itu untuk mengentaskan persoalan sampah mulai dari tingkat hulu, yakni rumah tangga. 

“Permasalahan harus diselesaikan dari desa dulu. Pemahaman ini akan kami berikan kepada seluruh camat dan kepala desa di Bandung Barat,” kata Wakil Bupati Bandung Barat, Asep Ismail kepada wartawan.

Asep menilai, persoalan sampah ini bukan hanya terjadi di Bandung Barat, melainkan di seluruh Indonesia. Bahkan, dalam rapat bersama Menteri LH, disampaikan bahwa teknologi pengolahan sampah bakal bergeser dari insinerator ke Refuse Derived Fuel (RDF)

RDF ini merupakan teknologi yang mengubah sampah domestik menjadi bahan bakar alternatif pengganti batu bara untuk pabrik semen dan pembangkit listrik.

“Insinerator berbahaya bagi kesehatan karena menghasilkan asap yang memicu penyakit pernapasan. RDF lebih ramah lingkungan dan bermanfaat secara ekonomi,” bebernya.

Tak cuma itu, pihaknya juga berharap kuota ritase angkutan sampah dikembalikan ke semula, yakni 37 ritase per hari, dari yang saat ini hanya 17 ritase. 

“Kalau tetap 17 ritase, tumpukan sampah akan terus menggunung, padahal TPA Sarimukti ada di wilayah KBB,” tegasnya.

Rencananya, sambung Asep, pekan depan dirinya bersama Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail bakal turun langsung ke desa-desa dan menemui para camat untuk memastikan instruksi Gubernur dijalankan. 

“Ini pekerjaan bersama, dan kami tidak mau Bandung Barat menjadi korban darurat sampah,” tandasnya.***