Wacana Dokter Umum Lakukan Sesar Tuai Pro-Kontra, Wamenkes Angkat Bicara

INILAHKORAN - Wacana pemerintah untuk melatih dokter umum agar dapat melakukan operasi sesar di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) masih berada pada tahap pembahasan awal. Wakil Menteri Kesehatan RI, Dante Saksono Harbuwono, menegaskan bahwa rencana tersebut belum bisa diterapkan dalam waktu dekat karena masih membutuhkan kajian yang matang dan persetujuan dari berbagai pihak.

"Belum, masih jauh. Masih wacana. Masih dibicarakan dengan kolegium," ujar Dante dalam konferensi pers ASEAN - Japan Medical Devices Regulatory Training 2025 di Jakarta, Rabu (14/5/2025).

Pernyataan ini merespons usulan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang sebelumnya mengemukakan ide untuk memberi pelatihan khusus kepada dokter umum di daerah agar mampu menangani persalinan dengan metode operasi caesar, terutama di wilayah-wilayah yang kekurangan dokter spesialis kandungan.

Menurut Budi, langkah ini penting untuk menekan angka kematian ibu saat melahirkan di daerah terpencil yang kerap mengalami keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan spesialistik. Ia menyebut bahwa pelatihan tersebut bertujuan agar dokter umum dapat mengambil alih tugas darurat ketika tidak ada dokter kandungan yang tersedia.

Meski secara niat bertujuan mulia, wacana ini memunculkan perdebatan di kalangan tenaga medis dan akademisi. Banyak pihak menilai bahwa pelatihan operasi sesar tidak bisa diberikan sembarangan karena menyangkut kompetensi dan keselamatan pasien. Prosedur ini merupakan tindakan medis besar yang selama ini hanya dilakukan oleh spesialis obstetri dan ginekologi.

Hingga saat ini, Kementerian Kesehatan masih mendiskusikan kemungkinan realisasi wacana ini bersama kolegium kedokteran, sembari mempertimbangkan aspek legal, etik, dan kompetensi.