Wacana War Tiket Haji, Himpuh Ingatkan Ancaman Diskriminasi dan Komersialisasi Ibadah

INILAHKORAN.ID - Wacana pemerintah menghadirkan skema war tiket haji untuk menghapus antrean panjang memicu kekhawatiran serius. Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (Himpuh) Jawa Barat menilai, kebijakan tersebut berpotensi menggeser prinsip keadilan menjadi kompetisi berbasis akses dan kemampuan finansial.

Ketua Koordinator Wilayah Himpuh Jawa Barat, Dodi Sudrajat mengatakan, persoalan utama bukan sekadar teknis antrean, melainkan desain sistem yang bisa menciptakan ketimpangan baru.

"Jadi kalau saya mencoba merumuskan, adalah ada tiga hal. Satu, ini yang harus dipersiapkan adalah keadilan. Jadi, masalahnya bukan pada individu, melainkan pada sistem yang secara desain menguntungkan pihak tertentu. Yang punya akses terhadap war tiket itu," ujar Dodi, Senin (13/4/2026).

Menurutnya, skema war tiket berisiko mengubah mekanisme keberangkatan haji dari sistem antrean yang relatif merata menjadi arena “adu cepat” yang hanya dimenangkan oleh kelompok tertentu, terutama mereka yang memiliki akses internet cepat dan kesiapan dana.

War Tiket dalam Perspektif Hukum Islam

Dodi juga menyoroti aspek hukum Islam yang dinilai belum jelas pijakannya dalam skema tersebut. Ia mempertanyakan apakah kebijakan ini benar-benar menjaga kemaslahatan umat atau justru mengorbankannya demi efisiensi.

"Mempertanyakan apakah tujuan hukum Islam itu untuk kemaslahatan tetap terjaga atau justru terabaikan demi efisiensi ini. Kemudian ketiga, hak konstitusional yang menghubungkan dengan tanggung jawab negara dalam menjamin keadilan bagi seluruh rakyat tanpa tanpa ada diskriminasi," ucapnya.

Kritik semakin tajam ketika dikaitkan dengan kesenjangan digital. Ia mengingatkan, tidak semua calon jemaah memiliki akses dan literasi teknologi yang memadai untuk bersaing dalam sistem berbasis kecepatan digital.

"Jadi hak-hak konstitusionalnya gimana nih? Keadilan bagi seluruh rakyatnya. Karena literasi digital ini kan harus benar-benar menjangkau yang sudah mendapat kuota. Karena kalau ini tidak dikemas nanti ada jurang digital," katanya.

Terpisah dari Kuota Reguler

Meski membuka peluang penerapan skema tersebut, Dodi menegaskan bahwa war tiket harus dipisahkan dari kuota reguler agar tidak merusak sistem antrean yang sudah berjalan puluhan tahun.

Namun, ia mengingatkan dampak lanjutan yang tak kalah serius, yakni munculnya stratifikasi baru dalam ibadah haji. Skema ini dinilai berpotensi menciptakan “jalur cepat” bagi kalangan mampu, sementara masyarakat biasa tetap terjebak antrean panjang.

"Kemudian biaya yang digunakan untuk sistem war tiket ini, ini kan mahal. Jadi akses ini hanya terbatas pada kelas ekonomi tertentu. Nantinya membuat kelas-kelas baru, dan nantinya muncul ketidakadilan bagi jemaah di pelosok," kata dia.

Lebih jauh, ia menilai digitalisasi yang tidak inklusif justru bisa menjadi penghalang baru. Dalam perspektif etika Islam, keadilan bukan soal siapa tercepat, melainkan siapa yang berhak secara proporsional.

"Jadi wacana war tiket haji ini ini tentunya harus memerlukan reorientasi mendalam sebelum diangkat menjadi regulasi resmi di Indonesia. Digitalisasi harus tetap diletakkan dalam koridor hukum, sesuai amanat konstitusi dan Prinsip Maqashid Syariah," ungkap Dodi.

War Tiket Haji Masij Dikaji

Sementara itu, pemerintah mengakui wacana tersebut masih dalam tahap kajian. Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak menyebut, ide ini muncul dari keinginan untuk menghapus antrean panjang yang mencapai puluhan tahun.

"Sekarang Presiden berkeinginan supaya dipikirkan bagaimana caranya haji tidak ngantre. Jadi, haji yang tidak antre. Nah itu yang sedang kami formulasikan," ujar Dahnil.

Ia menjelaskan, keterbatasan kuota dari Arab Saudi menjadi faktor utama panjangnya antrean haji di Indonesia.

"Jadi kita dikasih kuota oleh Arab Saudi 200 ribu. Nah kemudian itu kita tetapkan harganya berapa. Nanti nggak perlu antre. Jadi masing-masing langsung pesan siapa yang dapat, itu yang berangkat," ucapnya.