Wagub Erwan Tegaskan Tidak Ada Situs Pemprov Jabar yang Diretas, Data Publik Aman

INILAHKORAN, Bandung - Wakil Gubernur Erwan Setiawan menegaskan, tidak ada situs resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang diretas.

Sehingga dia memastikan, data publik yang ada di Pemprov Jabar tetap aman. Tidak sesuai seperti yang viral di media sosial X, yang menyebut ada hacker yang meretas situs resmi Biro Pemotda Jabar.

Erwan mengatakan, informasi yang viral tidak benar. Sebab itu hanya ulah oknum yang mengklaim telah meretas situs resmi Pemprov Jabar dan akan menjualnya ke dark web.

"Hanya upaya oknum, yang klaim miliki data warga Jabar untuk diperjualbelikan di situs ilegal atau dark web. Tim persandian dan keamanan informasi terus melakukan monitoring dan menangani upaya peretasan situs di lingkungan Pemprov Jabar," ujar Erwan di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin 28 Juli 2025.

Dia pun kembali menegaskan, bahwa situs yang dibobol oleh oknum hacker bukanlah milik Pemprov Jabar.

"Itu mereka mengatasnamakan saja. Mereka mengklaim saja, memakai logo Pemprov Jabar, padahal itu bukan. Tidak ada kebobolan data di kami. Sudah kita cek ya," ucapnya.

Sisi lain, pihaknya juga sudah melapor kepada Tim Siber Polda Jabar untuk ditindaklanjuti dan harapannya, ulah oknum dapat ditindak.

"Ini sudah ditangani oleh Cyber Crime Polda Jabar. Kita sudah laporkan dan ya mudah-mudahan segera bisa terdeteksi, siapa yang mengklaim bahwa itu data Pemda Jabar," kata Erwan.

Sebelumnya, ramai di media sosial X bahwa telah terjadi kebocoran data pribadi masyarakat Jabar.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Barat Adi Komar menanggapi unggahan akun bernama DigitalGhostt, yang mengklaim telah membocorkan data warga Jabar di situs Darkforums.

"Berdasarkan hasil penelusuran dan validasi yang telah kami lakukan, kami memastikan bahwa klaim kebocoran data yang dikelola Pemprov Jabar itu tidak benar," ujar Adi Komar.

Adi menambahkan, Pemda Provinsi Jawa Barat tetap berkomitmen untuk menjaga keamanan data pemerintah dan data pribadi masyarakat. 

Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan teknologi keamanan informasi, Koordinasi dengan Instansi Pemerintah terkait, serta peningkatan kesadaran seluruh aparatur mengenai pentingnya perlindungan data pribadi dan data strategis pemerintah.

"Kami terus memperkuat sistem keamanan informasi agar mampu merespons berbagai potensi ancaman digital, termasuk isu-isu yang belum tentu memiliki dasar valid seperti yang beredar saat ini," tegasnya.

Pihaknya juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas sumber dan kebenarannya.

"Kami mengajak masyarakat untuk menyikapi informasi di media sosial secara bijak, dan jika terdapat hal yang meragukan, segera konfirmasi kepada instansi yang berwenang," pungkasnya. (Yuliantono)