Walaupun Baru Bisa Beroperasi 40 Persen, TPPAS Lulut Nambo Bakal Diresmikan Ridwan Kamil

INILAHKORAN, Bogor - Tempat pengelolaan dan pemprosesan akhir sampah atau TPPAS Lulut Nambo akan segera tuntas pembangunannya di akhir Bulan Februari ini, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil direncanakan akan meresmikan TPPAS Lulut Nambo tersebut.

"Walaupun belum ditentukan tanggalnya, akhir Bulan Februari ini Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berencana akan segera meresmikan TPPAS Lulut Nambo, TPPAS tersebut, sementara akan beroperasi sebanyak 40 persen dari total kapasitas (1.600 ton perhari)," kata Kepala DLH Jawa Barat Prima Mayaningtyas kepada wartawan, Minggu 20 Februari 2022.

Dihubungi terpisah, Kabid Pengelola Sampah dinas lingkungan hidup (DLH) Kabupaten Bogor Ismambar Fadli menambahkan bahwa TPPAS Lulut Nambo akan 100 perseb beroperasi di Tahun 2023 mendatang.

Baca Juga: Laporkan Kadesnya Korupsi, APBDes Mundu, Eh Nurhayati Kini Ikut Jadi Tersangka

"Sesuai rencana, operasional TPPAS Lulut Nambo akan dilakukan secara bertahap hingga di angka 100 persen (pada awal) Tahun 2023 mendatang, di awal operasi nanti, sampah dari Kota Depok sudah pasti akan dibuang di TPPAS Lulut Nambo, karena mereka secara anggaran sudah siap dan juga karena tempat pembuangan akhir (TPA) Cipayung sudah tidak memadai karena sudah overload," tambah Ismambar Fadli.

Ia menuturkan, bahwa di Tahun 2022 ini, secara anggaran, Pemkab Bogor belum siap apabila diharuskan membuang sampahnya ke TPPAS Lulut Nambo.

"Anggaran tipping fee sampah ke TPPAS Lulut Nambo mapun biaya kompensasi dampak negatif (KDN) ke masyarakat sekitar tidak ada di anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Tahun 2022, hingga mungkin kami tidak membuang sampah ke sana dan lebih memilih terap membuangnya ke TPA Galuga, Cibungbulang," tuturnya.

Baca Juga: Dalam Kurun Tiga Hari, BPBD Catat 14 Kejadian Bencana di KBB

Fadli sapaan akrabnya menjelaskan, di APBD Tahun 2022, jajarannya lebih memilih menyiapkan anggaran operasional, bahan bakar minyak (BBM) truk sampah, gaji petugas harian lepas (PHL) ketimbang menyiapkan anggaran tipping fee dab KDN ke masyarakat sekitar TPPAS Lulut Nambo.

"Sampah mungkin menjadi permasalahan darurat, namun karena anggaran terbatas maka kamu lebih memilih membuang sampah ke TPA Galuga, kecuali kita bisa buang sampah dahulu ke TPPAS Lulut Nambo, lalu baru di akhir tahun ini awal Tahun 2022 membayar tipping fee dan KDN tersebut," jelas Fadli.

Ia melanjutkan bahwa Pemkab Bogor juga akan megoisasikan perjanjian kerja sama operasional TPPAS Lulut Nambo, terutama tentang bagi keuntungan dari penjualan Refuse Derived Fuel (RDF), hasil pengelolaan sampah di TPPAS Lulut Nambo.

Baca Juga: Kasus Positif Covid-19 di Garut Kembali Bertambah, Kini Menembus Angka 1.441 Kasus

"Pemkab Bogor akan mengkaji atau mengoisasikan ulang, perihal bagi keuntungan hasil penjualan RDF. Kami mengambil langkah itu, karena kami punya aset lahan di TPPAS Lulut Nambo," lanjutnya. (Reza Zurifwan)