Wisatawan Ramai Tapi Hotel Sepi, Disparbud Jabar Akui Ada Perubahan Perilaku

INILAHKORAN.ID - Lonjakan kunjungan wisata saat momentum Lebaran 2026 ternyata tidak berbanding lurus dengan tingkat hunian hotel di Jabar. 

Pelaku industri perhotelan di Jabar justru mengeluhkan okupansi yang masih rendah, bahkan di sejumlah daerah belum menembus 80 persen.

Data periode 17-25 Maret 2026 menunjukkan banyak hotel di Jabar masih sepi tamu. Kondisi itu diakui memunculkan paradoks, wisatawan datang tetapi tidak menginap.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Jabar Iendra Sofyan mengakui, jumlah kunjungan wisatawan tahun ini meningkat dibanding 2025. Namun, lama tinggal (length of stay) justru minim dan cenderung menurun.

"Ya, yang pertama memang hotel di Jabar ini tidak merata ya, masih tertumpu di wilayah kota. Yang kedua lenght of stay atau lama tinggal tahun 2025 memang kita hanya mencapai 1,4 hari, artinya (hanya) satu malam," ujarnya di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (30/3/2026).

Menurutnya, perubahan perilaku wisatawan menjadi faktor utama. Akses infrastruktur yang semakin baik membuat perjalanan antardaerah bisa ditempuh lebih cepat, sehingga wisatawan memilih pulang-pergi tanpa menginap.

"Ini dampak dari infrastruktur yang lebih baik gitu ya jadi dari Cisumdawu cuma satu jam setengah ke Cirebon, langsung dan segala macam. Tapi sisi lain evaluasi buat kita harus terus meningkatkan daya tarik supaya mereka mau tinggal lebih lama di sini," ucapnya.

Dia menilai, dari sisi kualitas, layanan hotel di Jabar sebenarnya sudah cukup kompetitif. Namun persoalan utama terletak pada daya tarik destinasi yang belum cukup kuat untuk menahan wisatawan lebih lama.

"Kalau masalah hotel saya pikir sudah cukup baik di kita dari mulai apa melatih sampai kepada bintang artinya pelayanannya sudah cukup baik, namun sekali lagi daya tariknya ini," katanya.

Selain itu, isu klasik seperti kemacetan dan kebersihan lingkungan juga menjadi faktor penghambat. Menurut Iendra, persoalan sampah dan lalu lintas, terutama di kawasan perkotaan seperti Bandung, turut memengaruhi keputusan wisatawan untuk tidak bermalam.

"Nah, yang kedua selain daya tarik adalah dukungannya yaitu masalah kemacetan, kemudian masalah sampah terutama di kota-kota seperti Kota Bandung ini itu juga harus menjadi perbaikan ke depan supaya mereka lebih lama tinggal di kita," tuturnya.

Secara tren, okupansi hotel di Jabar memang mengalami penurunan dalam dua tahun terakhir. Pada 2024-2025 tercatat turun hingga 2,5 persen, sementara pada 2026 penurunan berada di angka 1,4 persen.

Selama libur Lebaran, pergerakan wisatawan terkonsentrasi di sejumlah wilayah favorit seperti kawasan Bandung, Bogor, dan Pangandaran yang dikenal dengan destinasi pantainya.

"Lebaran masih pertama adalah Metro Bandung sudah pasti, yang kedua adalah Bogor yang ketiga bukan kawasan tetapi titik satu kabupaten itu Pangandaran," ujar Iendra.

Keluhan serupa juga disampaikan Badan Pimpinan Daerah Perhimpunan hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jabar. Mereka mencatat tingkat hunian hotel selama periode yang sama mayoritas masih di bawah 50 persen.

Di Kota Bandung, okupansi hanya bergerak dari 19 persen ke 52 persen. Cirebon naik dari 25 persen ke 70 persen, Bogor dari 18 persen ke 48 persen, sementara Sukabumi hanya mencapai 39 persen di akhir periode.

Ketua BPD PHRI Jabar Dodi Ahmad Sofiandi menilai kenaikan okupansi tidak signifikan dan cenderung stagnan di berbagai daerah.

"Cirebon, Bogor, Bandung, Sukabumi. Nah, itu perwakilan-perwakilan di wilayah itu, (peningkatan) tidak jauh berbeda (dengan sebelumnya) yang di daerah lain lebih sepi dari itu," ungkapnya.

Dia juga menyoroti faktor ekonomi sebagai penyebab tambahan, termasuk kebijakan efisiensi anggaran pemerintah yang berdampak pada pergerakan wisata dan kegiatan di daerah.

"Saya tidak bisa ngomong kan dari dulu kan akibat daripada apa efisiensi dari pemerintah. Kan semua sekarang daerah dipotong, efisiensi 40 persen. Kemudian semua kementerian dipotong. Nah, akibat dipotong itu ya akhirnya sekarang terjadi penurunan," kata dia.

Dengan kondisi itu, pemerintahan daerah dihadapkan pada pekerjaan rumah besar. Yakni, bukan hanya mendatangkan wisatawan tetapi juga memastikan mereka tinggal lebih lama agar sektor perhotelan dan ekonomi lokal ikut terdongkrak.