Zaini Shofari Kritisi Paradigma Kebijakan Dedi Mulyadi di Tengah Lonjakan PHK Jabar

INILAHKORAN.ID - Legislator DPRD Jabar Zaini Shofari menyoroti secara serius paradigma kebijakan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi dalam menangani persoalan PHK yang terus meningkat.

Di tengah status Jabar sebagai provinsi dengan angka PHK tertinggi secara nasional, sejumlah kebijakan yang ditempuh Dedi Mulyadi dinilai Zaini Shofari justru berpotensi memperbesar jumlah pengangguran.

Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, sepanjang 2025 jumlah pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) di Jabar mencapai 18.815 orang. Angka itu menempatkan Jabar di posisi teratas secara nasional.

Secara rinci, PHK di Jabar terjadi hampir merata sepanjang tahun. Pada Januari tercatat 1.738 orang, Februari 3.973 orang, Maret 1.465 orang, April 1.490 orang, Mei 1.375 orang, Juni 1.544 orang, Juli 1.815 orang, Agustus 1.577 orang, September 2.050 orang, Oktober 1.032 orang, November 652 orang, dan Desember 104 orang.

Jumlah tersebut jauh melampaui provinsi lain. Jawa Tengah berada di posisi kedua dengan 14.700 orang terdampak PHK, disusul Bali sebanyak 10.376 orang. Secara nasional, total PHK sepanjang 2025 mencapai 88.519 orang.

Zaini Shofari menilai, tingginya angka PHK tersebut turut memengaruhi tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Jabar. Mengacu pada rilis Badan Pusat Statistik (BPS), per Agustus 2025 TPT Jabar berada di angka 6,77 persen.

Dalam kondisi tersebut, Zaini Shofari justru melihat kebijakan yang diambil Gubernur Dedi Mulyadi belum sepenuhnya berorientasi pada penyelamatan lapangan kerja. Salah satu yang disorot adalah kebijakan penutupan sementara aktivitas tambang di sejumlah wilayah, yang dinilai berpotensi menambah jumlah pengangguran baru.

Di Kabupaten Bogor misalnya, meskipun warga terdampak menerima kompensasi, kebijakan tersebut dinilai belum disertai solusi konkret dan berkelanjutan untuk menjaga mata pencaharian masyarakat ke depan.

"Itu lemahnya. Apa yang diikhtiarkan Gubernur menuju Jabar istimewa, salah satu pondasi terkait penyerapan tenaga kerja. Tapi nyatanya pada tahun pertama PHK nomor satu. Kebijakan yang diambil pun sepertinya tidak dipikirkan jauh ke depan, contohnya soal penutupan tambang. Berapa banyak itu potensi masyarakat yang menganggur, akibat dari kebijakan," kata Zaini, Selasa 27 Januari 2026.

Zaini mengakui, terdapat pula kebijakan Pemprov Jabar yang membuka peluang kerja, seperti pemberdayaan masyarakat melalui program penanaman pohon dan perekrutan petugas kebersihan. Namun menurutnya, skema dan kepastian keberlanjutan program tersebut masih belum jelas.

"Ada juga yang bagus. Tapi enggak jelas juga, ke depannya nanti seperti apa. Apakah mereka dikontrak selama setahun, dua tahun apa gimana," ucapnya.

Di sisi lain, Zaini turut menyoroti realisasi investasi Jabar pada 2025 yang mencatatkan capaian tertinggi secara nasional mencapai Rp296,8 triliun. 

Menurutnya, nilai investasi yang besar tersebut tidak boleh berhenti sebagai capaian statistik semata tanpa dampak nyata terhadap penyerapan tenaga kerja.

"Kita harus lihat, sejauh mana investasi yang besar ini mampu menyerap tenaga kerja. Nah ini harus disiasati oleh Pemprov, bagaimana realisasi investasi yang tinggi ini juga berbanding lurus dengan penyerapan tenaga kerja lokal," katanya.

Gembar-gembor pembukaan ribuan lapangan kerja oleh industri otomotif berbasis listrik, seperti BYD dan VinFast, juga dinilai tidak serta-merta mampu menurunkan angka pengangguran dalam waktu singkat.

"Mereka kan bertahap, enggak sekaligus. Mungkin dalam sekian tahun, baru masuk tenaga kerja yang ribuan itu. Tapi dalam fase itu, jumlah angkatan kerja juga terus bertambah. Nah ini juga harus dipikirkan," ujarnya.

Zaini Shofari berharap, Pemprov Jabar di bawah kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi segera menghadirkan kebijakan konkret, terukur, dan berorientasi jangka panjang untuk menekan angka pengangguran, di tengah tren PHK yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

"Kami Komisi V ya mengharapkan, ada kebijakan nyata yang dilakukan oleh Pak Gubernur untuk mengatasi soal PHK, pengangguran ini," tandasnya.