10 Persen Rumah di Cimahi Masuk Rutilahu, Ngatiyana: Keterbatasan Anggaran jadi Salah Satu Kendala
Persoalan rumah tidak layak huni (Rutilahu) di Kota Cimahi masih menjadi pekerjaan rumah yang belum mampu dientaskan pemerintah.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN, Cimahi - Persoalan rumah tidak layak huni (rutilahu) di Kota Cimahi masih menjadi pekerjaan rumah yang belum mampu dientaskan pemerintah.
Pasalnya, sekitar 10 persen rumah dari total seluruh rumah di Kota Cimahi masih masuk kategori rutilahu.
"Keterbatasan anggaran jadi salah satu kendala, pengentasan rutilahu di Cimahi tidak kunjung selesai. Bahkan perlu waktu lama untuk bisa merevitalisasi semua rutilahu di Cimahi," kata Wali Kota Cimahi, ngatiyana belum lama ini.
Saat ini, sebut ngatiyana, tercatat masih terdapat lebih dari 12 ribu unit rumah tidak layak huni dari total sekitar 120 ribu rumah di Kota Cimahi.
"Kondisi itu perlu segera ditangani agar tidak berkembang menjadi kawasan kumuh," ucapnya.
Menurutnya, Pemkot Cimahi terus mengintervensi penanganan rutilahu untuk mendorong peningkatan kualitas hunian bagi masyarakat
Sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan hunian yang layak, aman, dan sehat bagi keluarga kurang mampu, dengan mendorong semangat kolaborasi, gotong royong, serta partisipasi aktif dari masyarakat.
"Program perbaikan rutilahu masih menjadi prioritas pembangunan di tingkat nasional, provinsi, maupun daerah. Dari rumah yang sehat dan layak, akan lahir generasi yang berkualitas,” ujarnya.
Tahun ini, lanjut ngatiyana, Pemkot Cimahi melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) mengalokasikan anggaran sebesar Rp7,6 miliar untuk memperbaiki 304 unit rutilahu, termasuk rumah warga yang terdampak bencana alam.
"Meski begitu pelaksanaan program ini tidak lepas dari sejumlah tantangan," ucapnya.
ngatiyana menyebut, keterbatasan anggaran daerah, regulasi yang membatasi kewenangan, serta masih banyaknya usulan bantuan yang belum memenuhi syarat menjadi hambatan tersendiri.
"Tapi sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah terus dioptimalkan agar manfaat program dapat dirasakan lebih luas," sebutnya.
ngatiyana juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam program rutilahu. Proses pendataan, verifikasi, hingga pelaksanaan fisik renovasi rumah memerlukan peran aktif RT, RW, dan warga sekitar, agar bantuan yang disalurkan benar-benar tepat sasaran.
“Kami berharap, program ini tidak hanya memperbaiki rumah, tetapi juga memperbaiki kualitas hidup penghuninya. Dari rumah yang layak, kita bangun keluarga sejahtera dan masyarakat yang lebih produktif,” tandasnya. *** (agus satia negara)
Editor : Ahmad Sayuti


