15.279 Rumah Ajukan Rutilahu di KBB, Pemkab Baru Mampu Tangani 367 Unit

INILAHKORAN.ID– Program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Kabupaten Bandung Barat (KBB) menghadapi kesenjangan antara jumlah pengajuan warga dan kemampuan anggaran pemerintah daerah.

Hingga 2026, tercatat sebanyak 15.279 unit rumah di Kabupaten Bandung Barat mengajukan bantuan perbaikan melalui program Rutilahu. Namun, keterbatasan anggaran membuat Pemkab Bandung Barat baru mampu menangani 367 unit rumah pada tahun ini.

Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail mengatakan, kondisi tersebut menunjukkan penanganan Rutilahu tidak bisa hanya mengandalkan kemampuan anggaran pemerintah daerah.

“Jumlah pengajuan yang jauh melampaui kuota penanganan tahun ini menegaskan bahwa keterbatasan dana daerah tidak dapat menyelesaikan masalah secara mandiri dalam waktu singkat,” kata Jeje, Senin (28/9/2026).

Menurut Jeje, Pemkab Bandung Barat telah mengajukan bantuan kepada pemerintah pusat untuk menangani 2.451 unit rumah tambahan. Pengajuan tersebut hingga kini masih dalam proses.

“Penanganan Rutilahu tidak bisa hanya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) semata,” ucapnya.

Jeje menuturkan, diperlukan percepatan, sinergi lintas pemerintahan serta pembukaan berbagai sumber dukungan agar semakin banyak masyarakat mendapatkan hunian yang layak.

“Kita memang punya keterbatasan anggaran, tapi keterbatasan anggaran tidak boleh membatasi ikhtiar kita,” katanya.

Pemkab KBB Gandeng Swasta Lewat CSR

Selain mengupayakan dukungan dari pemerintah pusat, Pemkab Bandung Barat juga memperluas kolaborasi dengan pihak swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).

Jeje menyebutkan, sejumlah dukungan melalui skema kemitraan tersebut telah mulai direalisasikan di beberapa wilayah Kabupaten Bandung Barat.

Langkah tersebut dilakukan untuk memperluas sumber pembiayaan sehingga penanganan Rutilahu tidak sepenuhnya bergantung pada APBD.

“Selain mengandalkan anggaran daerah, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah mengajukan bantuan kepada pemerintah pusat untuk 2.451 unit rumah. Pengajuan tersebut hingga saat ini masih dalam proses,” tambahnya.

Jeje mengatakan, berbagai langkah akselerasi tersebut, mulai dari mengupayakan bantuan pemerintah pusat, mengoptimalkan anggaran daerah hingga memperluas kerja sama dengan perusahaan, diarahkan agar penanganan Rutilahu berlangsung secara bertahap dan tepat sasaran.

Warga yang telah memenuhi seluruh persyaratan administrasi akan menjadi prioritas dalam penanganan sehingga dapat segera menempati rumah yang lebih aman, sehat dan nyaman.

“Karena itu, Pemkab Bandung Barat akan terus melakukan akselerasi, mengupayakan dukungan pemerintah pusat, serta memperluas kolaborasi dengan pihak swasta melalui CSR agar semakin banyak rumah warga yang dapat diperbaiki,” tegasnya.

“Pemkab Bandung Barat tentu terus berkomitmen menuntaskan persoalan Rutilahu yang ada di Bandung Barat dengan berbagai ikhtiar yang kami lakukan saat ini,” pungkasnya.***