3 Respon Sudewo Usai Didemo Warga Pati, Salah Satunya Tolak Mundur dari Jabatan

INILAHKORAN - Ribuan warga Kabupaten Pati yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menggelar aksi besar-besaran pada Rabu (13/8) untuk menuntut Bupati Sudewo mundur dari jabatannya. Gelombang protes ini dipicu kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen, yang dinilai memberatkan masyarakat.

Aksi unjuk rasa yang dipusatkan di depan Kantor Bupati Pati berlangsung panas dan sempat diwarnai kericuhan. Meski menghadapi desakan massa, Bupati Sudewo menegaskan tidak akan mengundurkan diri.

Menurutnya, jabatan yang diemban merupakan hasil pemilihan demokratis oleh rakyat, sehingga tidak bisa dilepaskan hanya karena tuntutan massa.

Bupati Sudewo: Dipilih Secara Konstitusional, Siap Perbaiki Kebijakan

Dalam pernyataannya di hadapan warga, Sudewo menyampaikan permintaan maaf dan menganggap demonstrasi tersebut sebagai pembelajaran penting. Ia berjanji akan mengevaluasi dan memperbaiki kebijakan yang menimbulkan kontroversi, termasuk kebijakan pajak yang menuai protes.

“Jabatan saya ini hasil pemilihan langsung oleh rakyat, secara konstitusional sah. Kalau ada masalah, kita tempuh mekanisme hukum yang berlaku,” tegasnya.

DPRD Pati Bentuk Pansus Pemakzulan

Menanggapi desakan publik, DPRD Pati resmi membentuk panitia khusus (pansus) pemakzulan melalui mekanisme hak angket. Pansus ini akan menelusuri kebijakan Bupati, termasuk dugaan pelanggaran dalam pengangkatan Direktur RSUD RAA Soewondo Pati yang sebelumnya dinyatakan tidak sah oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Jika ditemukan pelanggaran, DPRD akan mengajukan usulan pemakzulan melalui jalur resmi hingga ke Mahkamah Agung, sebelum diserahkan ke Presiden atau Menteri Dalam Negeri untuk keputusan akhir.

Kesimpulan Sikap Bupati Sudewo

Dipilih Rakyat Secara Sah – Menolak mundur karena merasa memiliki legitimasi konstitusional.

Siap Evaluasi Kebijakan – Menganggap demo sebagai momentum perbaikan kepemimpinan.

Hormati Mekanisme DPRD – Siap menghadapi hak angket dan proses pansus pemakzulan.

Gelombang protes ini menjadi titik krusial dalam dinamika politik Kabupaten Pati. Keputusan DPRD melalui pansus akan menentukan apakah Bupati Sudewo akan dilengserkan atau tetap melanjutkan kepemimpinannya dengan pembenahan kebijakan.