4 Kepala Daerah di Jabar Putuskan Tidak Ikut Retret Magelang

INILAHKORAN, Bandung - Empat Kepala Daerah, yang merupakan kader PDI Perjuangan putuskan tidak ikut rombongan, untuk mengikuti perintah Presiden Prabowo Subianto menjalani retret di Magelang, Jawa Tengah.

Empat Kepala Daerah tersebut yakni, Bupati Pangandaran Citra Pitriyami, Bupati Cirebon Imron Rosyadi, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto dan Bupati Bekasi Ade Kuswara.

Langkah ini menyusul adanya surat edaran dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, yang meminta semua Kepala Daerah kader partai Banteng menunda keiikutsertaannya di retret.

Instruksi ini tertuang dalam surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan hari ini, Kamis (20/2/2025). 

Perintah Megawati ini menyusul ditetapkannya Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka, oleh KPK berkaitan dengan kasus buron Harun Masiku. 

Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Ono Surono mengatakan, surat edaran tersebut sudah jelas bahwa Kepala Daerah yang diundang retret untuk menunggu dulu dan tidak berangkat menuju Magelang hari ini.

Termasuk kata Ono, empat Kepala Daerah yang ada di Jabar, sampai ada instruksi lebih lanjut dari Ketua Umum Megawati.

"Tentunya beliau-beliau ini ya menunggu instruksi selanjutnya sebagaimana surat DPP tersebut," ujar Ono di Kantor DPRD Jabar, Kota Bandung, Jumat 21 Februari 2025.

Dia melanjutkan, empat Kepala Daerah ini dalam posisi menunggu kajian lebih lanjut DPP PDI Perjuangan, terkait keikutsertaan mereka di retret Magelang.

"Jadi, Kepala Daerah ini di luar rombongan. Tinggal nanti standby-nya di mana, apakah di Bandung, apakah di Cirebon tempatnya Pak Imron, atau bisa di di mana pun. Tapi yang jelas beliau-beliau sedang menunggu instruksi," kata dia.

Ono memastikan, para Kepala Daerah kader PDI Perjuangan akan fatsun pada perintah Ketua Umum Megawati. Bila ada yang menolak dan tetap memaksa ikut retret, dapat dipastikan sanksi tegas menunggu.

"Saya yakin beliau-beliau ini sebagai kader PDI Perjuangan akan tegak lurus, apapun yang diperintahkan oleh Ibu Ketua Umum. Biasanya pada saat DPP Partai apalagi surat instruksi yang ditandatangani oleh Ibu Ketua Umum, pasti berkonsekuensi terhadap pelanggaran disiplin partai apabila ada kader partai yang tidak mengikuti instruksi tersebut," tuturnya.

Disinggung apakah ketidakikutsertaan empat Kepala Daerah ini diketahui oleh Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, Ono mengaku belum sempat membicarakannya.

"Belum, tadi saya dengan Pak Dedi Mulyadi juga tidak membahas ini. Dan terkait dengan surat itu pun saya pun tidak tahu lah, itu kan kewenangan DPP partai ya kalau dengan pemerintah pusat," kata dia.

Ono menegaskan, ketidakikutsertaan empat kader PDI Perjuangan ini pada retret sejatinya bukan masalah. Sebab secara aturan perundang-undangan kata dia, tidak ada yang mengatur tentang itu.

"Kalau misalnya retret ada aturan perundang-undangannya, mau tidak mau, saya yakin PDI Perjuangan juga mungkin saja kan tidak tidak mengeluarkan surat itu," ujarnya.

Disinggung potensi dampak dari ketidakikutsertaan pada retret, Ono meyakini Dedi Mulyadi adalah pemimpin yang egaliter dan inklusif.

"Seyogyanya tidak ada unsur politik perbedaan partai antara gubernur dengan kepala-Kepala Daerah di 27 provinsi kota. Saya pastikan itu," tandasnya. ***