Pemprov Jabar Mobilisasi Seluruh OPD dan Kepala Daerah Cegah Krisis Air Bersih

INILAHKORAN.ID - Pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai mengonsolidasikan kekuatan, menghadapi musim kemarau 2026 yang berpotensi memicu krisis air bersih hingga kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), bupati, dan wali kota untuk meningkatkan kewaspadaan serta mempercepat langkah mitigasi di wilayah masing-masing.

Instruksi tersebut dituangkan dalam dua surat edaran, yang menjadi dasar gerak seluruh unsur pemerintahan dalam menghadapi dampak musim kemarau yang mulai melanda sejumlah daerah di Jawa Barat.

Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman menegaskan, kedua surat edaran itu mengatur pembagian peran setiap perangkat daerah agar penanganan kekeringan dan karhutla berjalan terkoordinasi dan tidak dilakukan secara parsial.

"Melalui surat edaran tersebut, setiap organisasi perangkat daerah diberikan tugas sesuai kewenangannya," kata Herman dalam keterangannya yang dikutip Kamis (2/7/2026).

Melalui Surat Edaran Nomor 4918/PB.01.03/BPBD tertanggal 12 Juni 2026, Pemprov Jabar menginstruksikan sejumlah dinas teknis untuk mengambil langkah antisipatif sejak dini.

Dinas Sumber Daya Air diminta melakukan pemantauan berkala terhadap kondisi waduk, bendungan, embung, hingga sumber-sumber air lainnya. Instansi tersebut juga ditugaskan menyiapkan alternatif pasokan air, guna mengantisipasi berkurangnya ketersediaan air saat puncak kemarau.

Di sektor pertanian, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura diarahkan menyesuaikan pola tanam pada kawasan rentan kekeringan, memperluas penggunaan varietas tanaman tahan kering, serta mengoptimalkan sistem irigasi yang lebih hemat air untuk menjaga produktivitas lahan pertanian.

Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup mendapat mandat memperkuat edukasi penghematan air kepada masyarakat sekaligus meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran di area tempat pembuangan akhir (TPA). 

Adapun Dinas Kesehatan, diminta mengantisipasi dampak suhu panas terhadap kesehatan masyarakat serta memastikan kualitas air yang digunakan warga tetap memenuhi standar kesehatan.

Mitigasi kemarau juga melibatkan perangkat daerah lainnya. Mulai dari penguatan edukasi di lingkungan sekolah, penyebarluasan informasi dan peringatan dini kebencanaan, perlindungan sosial bagi kelompok rentan, patroli pencegahan karhutla, pemetaan cadangan air tanah, hingga penyediaan dukungan logistik untuk penanggulangan bencana.

Sejalan dengan penetapan status siaga darurat bencana kekeringan dan karhutla, Gubernur Dedi Mulyadi kembali menerbitkan Surat Edaran Nomor 1404/PB.02/BPBD tertanggal 1 Juli 2026 yang ditujukan kepada seluruh Kepala daerah di Jawa Barat.

Dalam surat tersebut, para bupati dan wali kota diminta segera menggelar rapat koordinasi bersama seluruh unsur kebencanaan guna memastikan kesiapan menghadapi potensi dampak kemarau di wilayah masing-masing.

Pemerintah daerah juga diwajibkan menyiagakan personel, logistik, serta peralatan penanggulangan bencana sesuai tingkat kerawanan daerahnya. Di saat yang sama, kebutuhan air bersih masyarakat harus menjadi prioritas utama, terutama bagi kawasan yang selama ini kerap mengalami kekeringan saat musim kemarau.

Pemanfaatan sumber air tanah pun didorong sebagai salah satu alternatif pemenuhan kebutuhan air masyarakat, dengan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Herman menilai, keberhasilan menghadapi ancaman kekeringan dan karhutla sangat bergantung pada sinergi seluruh pihak, baik pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat.

"Kolaborasi seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci agar masyarakat tetap memperoleh pelayanan dasar, terutama akses air bersih, sekaligus meminimalkan risiko kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau," tandasnya.***