4.361 PUS Penerima Bansos di Jabar Belum Ikut KB, DP3AKB Perkuat Pendampingan

INILAHKORAN.ID – Pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai memfokuskan perhatian pada ribuan keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan sosial yang belum mengikuti program Keluarga Berencana (KB).

Kelompok tersebut menjadi salah satu sasaran yang dinilai penting dalam upaya menjaga kualitas penduduk sekaligus memanfaatkan momentum bonus demografi Jawa Barat.

Hingga Agustus 2026, tercatat 4.361 pasangan usia subur (PUS) penerima bantuan sosial belum menjadi akseptor KB. Kondisi itu mendorong Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jabar meminta tenaga lapangan meningkatkan pendampingan dan edukasi.

Kepala DP3AKB Jabar Siska Gerfianti mengatakan, pengendalian angka kelahiran merupakan salah satu instrumen penting dalam memastikan kualitas sumber daya manusia pada masa mendatang.

Menurut Siska, Jawa Barat yang berpenduduk sekitar 50,7 juta jiwa saat ini memiliki angka kelahiran total atau total fertility rate (TFR) sebesar 2,05.

Pemerintah menargetkan angka tersebut turun menjadi 2,03 agar pertumbuhan penduduk tetap terkendali tanpa mengganggu regenerasi penduduk.

"TFR itu dipengaruhi tiga faktor, yaitu kelahiran, migrasi, dan kematian. Dari ketiganya, yang bisa kita kendalikan adalah angka kelahiran melalui program keluarga berencana," ujar Siska dalam kegiatan Bincang Keluarga Berkualitas bertema Kontrasepsi: Informasi Tepat, Pilihan Bijak, Keluarga Sehat secara daring, Rabu (23/9/2026).

31.418 KPM Sudah Mendapat Pendampingan

Data DP3AKB Jabar menunjukkan sebanyak 31.418 keluarga penerima manfaat telah mendapatkan pendampingan dari Motivator Ketahanan Keluarga (Motekar) dan Tenaga Lini Terdepan KB (Teladan KB).

Dari jumlah tersebut, sebanyak 24.913 keluarga masuk kategori pasangan usia subur.

Sebanyak 20.552 keluarga atau 82,5 persen telah menjadi peserta KB aktif. Namun, ribuan keluarga lainnya masih belum memanfaatkan layanan KB meski termasuk kelompok penerima bantuan pemerintah.

Siska mengatakan kondisi tersebut menjadi perhatian karena masih ditemukan keluarga penerima bantuan dengan jumlah anak yang cukup banyak.

"Kasihan sebetulnya. Keluarga KPM ini sudah repot, dapat Bansos dan segala macam, anaknya banyak, lalu tidak ber-KB. Bagaimana kita mau dapat bonus demografi? Padahal, window-nya sebentar lagi tutup, di 2030," ucapnya.

Ia menuturkan, keluarga dengan jumlah anak lebih dari dua masih kerap ditemukan saat melakukan kunjungan ke sejumlah daerah.

Bahkan, ketika berada di Kabupaten Cirebon, pihaknya menemukan keluarga penerima manfaat yang memiliki tujuh anak.

Menurut Siska, kondisi tersebut tidak hanya berkaitan dengan kesejahteraan keluarga, tetapi juga dapat berpengaruh terhadap kualitas generasi mendatang apabila tidak disertai perencanaan keluarga yang baik.

Penggunaan MKJP Masih Rendah

Selain memperluas kepesertaan KB, DP3AKB Jabar juga menyoroti penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) yang masih rendah.

Dari total akseptor KB pada kelompok penerima manfaat, hanya sekitar 32,91 persen atau 6.765 orang yang menggunakan MKJP seperti implan dan alat kontrasepsi dalam rahim.

Sementara itu, mayoritas peserta masih menggunakan metode non-MKJP, seperti suntik, pil dan kondom.

Siska mengatakan penggunaan metode non-MKJP membutuhkan kepatuhan pengguna agar efektivitasnya tetap terjaga.

"Kadang tingkat kegagalannya juga tinggi karena ada human error. Pilnya tidak diminum tiap hari, ada kemungkinan bisa positif hamil lagi. Atau suntikannya kelewat," katanya.

Karena itu, tenaga lapangan diminta lebih aktif memberikan pemahaman mengenai pilihan kontrasepsi, termasuk MKJP, sesuai kebutuhan masing-masing keluarga.

Dalam arahannya kepada Motekar dan Teladan KB, Siska meminta empat hal menjadi perhatian utama. Pertama, memastikan informasi kontrasepsi disampaikan secara benar dan mudah dipahami masyarakat.

Kedua, meluruskan berbagai mitos yang masih berkembang. Ketiga, memperkuat komunikasi, informasi dan edukasi kepada keluarga. Keempat, memastikan masyarakat yang membutuhkan layanan kontrasepsi memperoleh pendampingan dan rujukan yang tepat.

Sejumlah mitos terkait kontrasepsi masih ditemukan di masyarakat, antara lain anggapan vasektomi dapat mengurangi kejantanan pria serta kekhawatiran terhadap penggunaan implan maupun alat kontrasepsi dalam rahim.

"Saya berharap ini tidak berhenti di tingkat bapak dan ibu saja atau berhenti dalam bentuk pengetahuan saja, tetapi dapat dilanjutkan dalam bentuk penggerakan dan pendampingan di lapangan," ujarnya.

Pengaturan Jarak Kehamilan Tekan Risiko Kesehatan

DP3AKB Jabar juga memberikan perhatian terhadap wilayah dengan angka kematian ibu dan bayi yang masih tinggi, di antaranya Kabupaten Garut, Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bandung.

Pengaturan jarak kehamilan dinilai menjadi salah satu strategi untuk menekan risiko kematian ibu dan bayi sekaligus mencegah stunting.

Siska meminta seluruh tenaga lapangan memperkuat kolaborasi dengan penyuluh KB, tim pendamping keluarga hingga kader PKK agar intervensi terhadap keluarga sasaran dapat berjalan lebih efektif.

"Jangan bergerak sendiri, supaya tangan dan kaki kita semakin banyak," katanya.

Sementara itu, Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga DP3AKB Jawa Barat Iin Indasari mengatakan kegiatan Bincang Keluarga Berkualitas tersebut diikuti 572 tenaga Motekar dan Teladan KB dari seluruh Jawa Barat.

Menurutnya, forum tersebut menjadi sarana peningkatan kapasitas tenaga lapangan dalam memberikan edukasi mengenai pilihan kontrasepsi yang aman, tepat dan sesuai kebutuhan keluarga.

"Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan Teladan KB dan Motekar dalam memberikan KIE guna membantu keluarga menentukan pilihan kontrasepsi yang tepat, aman, sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, forum ini diharapkan menjadi ruang berbagi pengalaman dan praktik baik antarpemangku kepentingan dalam mewujudkan keluarga berkualitas di Jawa Barat," tutupnya.***