7 Desakan Darurat Ekonomi untuk Masa Depan

INILAH, Bandung- Aliansi Ekonomi Indonesia (AEI) bersama Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) UGM menggelar 'Diskusi Publik 360'.

Acara ini merupakan sebuah ruang intim yang mempertemukan para akademisi senior, mahasiswa penentu masa depan, hingga masyarakat umum, Jumat (25/9) Diskusi yang dipandu Rimawan Pradiptyo ini menghadirkan deretan tokoh lintas generasi dan disiplin ilmu sebagai pemantik cerita, mulai dari Todung Mulya Lubis, Bivitri Susanti, Okky Madasari, budayawan Franz Magnis Suseno, hingga suara muda dari Matthew Nasry Kwejaori (BEM FEB UGM).

Di bangku peserta, hadir pula nama-nama besar seperti Prof. Manneke Budiman, Usman Hamid, Prof. Mohamad Ikhsan, Yose Rizal Damuri, Wijayanto Samirin, Titik Anas, serta jaringan mahasiswa dari berbagai universitas ternama.

Mereka tidak sekadar datang untuk mendengar, tetapi untuk mencari jalan keluar bersama.

Salah satu topik yang mengemuka dalam forum diskusi ini adalah suara-suara dari akar rumput dan masyarakat umum dalam memaknai perekonomian Indonesia saat ini.

Matthew Nasry Kwejaori dari BEM FEB UGM menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi harus tercermin dalam peningkatan pendapatan, perkembangan usaha, dan perputaran uang di masyarakat.

Menurutnya, pemerintah perlu memprioritaskan infrastruktur, akses permodalan, pendidikan, keterampilan, dan kepastian hukum agar warga dapat mengembangkan kegiatan ekonominya. Ia juga mendorong agar otonomi daerah mencakup kewenangan ekonomi yang nyata.

Dengan mencontohkan potensi Sulawesi Utara, termasuk Likupang dan Bunaken, ia mengingatkan bahwa kebutuhan setiap daerah berbeda sehingga kebijakan yang terlalu seragam dari pusat dapat mengabaikan persoalan setempat.

“Karena orientasi gerakan masyarakat seharusnya bukan tentang memenangkan perdebatan dengan pemerintah. Tetapi memastikan bahwa negara bekerja dengan tepat, sesuai kebutuhan masyarakat serta memberikan kesempatan bagi setiap daerah untuk mengembangkan potensi ekonomi masing-masing,” ujar Matthew Nasry Kwejaori.

Di sisi lain, Prof. Mohamad Ikhsan memberikan pandangan terkait kepercayaan sebagai modal penting bagi perekonomian, terutama ketika pembiayaan negara bergantung pada kesediaan masyarakat dan investor mempercayai pemerintah.

Menurutnya, untuk membangun masyarakat madani seperti yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 dan pasal 34 UUD 1945 dan keluar dari middle income trap, pemerintah perlu memobilisasi dana dari pajak dan atau utang (pajakuntuk generasi mendatang).

Dia menegaskan, mobilisasi pajak atau berhutang membutuhkan trust. Sepanjang pemerintah tidak bisa membangun trust, program-program strategis tidak akan berjalan efektif.

Mohamad Ikhsan menegaskan, aset Indonesia sekarang justru yang paling berharga adalah trust.

"Kedua, outlet untuk menyatakan pendapat banyak sekali seperti tidak ada harganya dan itu tidak bisa dilawan. Dengan banyaknya outlet hanya menutup satu akan selalu ada cara aspirasi lain,” tegasnya.

Ia juga mengusulkan pembentukan kontrak sosial baru untuk memperbaiki tata kelola dan sistem insentif, sembari mempertahankan semangat desentralisasi.

Menurutnya, persoalan di daerah perlu dijawab melalui perbaikan insentif dan akuntabilitas. Ia juga menekankan pembenahan rekrutmen politik serta mengusulkan keterbukaan riwayat pelaporan pajak calon pejabat sebagai salah satu cara menilai integritas mereka. (bsf)