Ada Kaitan OTT KPK dengan Pilkada? Begini Kata Ketua DPRD Kalimantan Selatan

INILAHKORAN, Jakarta – Operasi tangkap tangan atau KPK'>OTT KPK di Kalimantan Selatan mendapat perhatian dari Ketua DPRD Kalimantan Selatan Supian HK. Adakah kaitannya dengan pilkada?

Menurut Ketua DPRD Kalimantan Selatan Supian HK, sebagaimana dilansir Antara, aksi KPK'>OTT KPK di Kalimantan Selatan ini pasti ada urusan dengan pengawasan politik.

Supian HK menyebutkan setiap pelaksanaan pilkada pasti diawasi. Apalagi, sebut Ketua DPRD Kalimantan Selatan itu, kalau ada calonnya dari pertahana.

Supian HK mengatakan tindakan OTT yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap penyelenggara negara di Pemerintah Provinsi Kalsel menjadi pembelajaran untuk para pejabat organisasi perangkat daerah (OPD).

Kepada para OPD di Kalimantan Selatan, Supian HK menegaskan tindakan ini ini harus jadi pembelajaran.

“Jangan sampai terulang lagi. Cukup sampai di sini saja benang merah terputus, jangan lagi ada yang lain,” katanya di Banjarmasin, Senin 7 Oktober 2024.

Supian menyatakan prihatin dengan adanya kejadian OTT tersebut dan dia berharap penyelidikan kasus ini tidak merembet ke OPD lainnya.

“Saya mendukung dengan kinerja pihak KPK melakukan OTT ini karena kami sudah beberapa kali melakukan pencegahan dan pengawasan sesuai fungsi DPRD,” kata orang nomor satu di jajaran dewan provinsi itu.

Sebelumnya, tim penyidik KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap penyelenggara negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada Minggu (6/10) malam.

Informasi kegiatan penyidik KPK tersebut dibenarkan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.

“Benar, KPK melakukan giat penangkapan," kata Ghufron saat dikonfirmasi di Jakarta, Minggu malam.

Namun Ghufron belum menjelaskan lebih lanjut mengenai identitas penyelenggara negara yang terjaring operasi tersebut, termasuk soal detail perkaranya.

Sejak pemeriksaan pada Minggu malam, penyidik KPK masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi di Polres Banjarbaru hingga saat ini.

Pihak Polres Banjarbaru jajaran Polda Kalimantan Selatan membenarkan penyidik KPK menggunakan ruangan untuk pemeriksaan.

“Ada ruangan Polres Banjarbaru yang dipakai KPK untuk keperluan pemeriksaan," kata Kasat Reskrim Polres Banjarbaru AKP Haris Wicaksono kepada pewarta di Markas Polres Banjarbaru, Senin dinihari.

Haris tidak menjelaskan secara rinci keperluan pemeriksaan yang dilakukan penyidik KPK tersebut.

Berdasarkan pantauan, dua mobil kendaraan dinas Pemprov Kalsel berada di Polres Banjarbaru usai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diduga melakukan operasi tangkap tangan (OTT).

Dua kendaraan tersebut berwarna hitam dengan pelat nomor merah DA-1152-PE dan pelat nomor putih DA-1371-PG jenis Mitsubishi Xpander Cross. (*)