Antisipasi Kecurangan SPMB 2026, Lurah Diminta Cek KK Dekat Sekolah Favorit

INILAHKORAN.ID - Pemkot Bogor berkomitmen mengawal proses  SPMB 2026 agar tidak tejadi kecurangan. Wali Kota Bogor Dedie A Rachim meminta tidak ada lagi praktik transaksional.

Untuk itu, aparatur wilayah bersama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) diminta untuk mengecek kartu keluarga di dekat SMPN favorit.

Dedie memaparkan, Pemkot Bogor bersama Forkopimda berkomitmen untuk mengawal SPMB 2026 agar berjalan dengan lancar dan sukses. 

"Yang pasti, kami ingin menghindari adanya kecurangan-kecurangan. Dimana selama ini mungkin ada yang pindah KK (kartu kkeluarga), kemudian juga pindah domisili dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kami juga meminimalisir terjadinya hal-hal yang sifatnya transaksional," kata Dedie, Selasa (11/5/2026). 

Dia memaparkan, komitmen bersama pimpinan Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Sosial, dan Disdukcapil akan melaksanakan prioritas-prioritas sesuai dengan metode pembagian sesuai dengan aturan dan ketentuan.

"Mereka yang memang memindahkan KK karena ada modus mendekatkan ke sekolah tujuan, kan sudah terbaca. Kemudian saya minta Lurah dan Camat juga melihat lagi KK yang dipindahkan ini, misalnya apakah benar ada rumahnya atau ditumpangkan di warung atau bahkan kantor kelurahan misalnya," paparnya. 

"Yang sudah-sudah kan begitu, zaman dahulu kan ada di lapangan kosong, ada di kantor kelurahan dan seterusnya. Nah ini sudah kita coba tracking, tetapi butuh bantuan dari wilayah, dari Lurah dan Camat. Saya juga minta bantuan dari Babinsa dan Bhabinkamtibmas," tambah Dedie. 

Dedie menjelaskan, dengan ketentuan sekarang ini kan tidak boleh si anak sendirian, harus domisili ayah-bundanya termasuk anaknya. Itu salah satu cara memisahkan kecurangan, tidak lagi si anak ini dititipkan di KK pemilik warung. 

Dedie membeberkan, empat jalur SPMB 2026 itu hampir sama dengan tahun sebelumnya. namun yang berbeda persentasenya. Domisili kota itu 90%, luar kota 10% dan kemudian jalur mutasi orang tua 5%. 

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor Fajar Muhammad Nur memaparkan DPRD tadi sudah mengadakan komitmen bersama terkait dengan komitmen transparan, akuntabel dan juga berkelanjutan. 

Pihaknya segera mengundang kembali pihak Disdik, Dinsos, dan Disdukcapil untuk memastikan sistem-sistem yang tadi dipaparkan itu sudah sesuai. 

"Kami ingin mengukur nantinya sebagaimana efektif apa yang sudah dibuat oleh pemerintah ini juga bisa dirasakan dampaknya langsung oleh masyarakat. Mudah-mudahan tahun ini clear, lancar, jadi tidak perlu ada posko pengaduan.Jika diperlukan kami juga siapkan untuk posko pengaduan," pungkasnya.